Profil Gus Irfan, Kepala BP Haji yang Disebut Berpeluang Jadi Menteri Haji dan Umrah
DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian baru itu nantinya akan dipimpin oleh seorang menteri. Saat ini, Presiden Prabowo Subianto tinggal menandatangani peraturan presiden (perpres) sebagai dasar pelaksanaan.
Kepala BP Haji saat ini adalah Mochamad Irfan Yusuf, atau akrab disapa Gus Irfan. Nama Gus Irfan pun disebut-sebut berpeluang besar ditunjuk sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, keputusan akhir berada di tangan presiden. “Apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri? Itu biar presiden yang tentukan,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Profil Gus Irfan
Mochamad Irfan Yusuf lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada 24 April 1962. Ia merupakan putra KH Yusuf Hasyim sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari.
Pendidikan dasarnya ditempuh di Jombang hingga menyelesaikan studi di SMPP Jombang (kini SMAN 2 Jombang) pada 1981. Setelah itu, Gus Irfan melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya dan meraih gelar sarjana pada 1985, kemudian menuntaskan pendidikan magisternya di kampus yang sama.
Sejak 1989, ia dipercaya menjadi Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, lembaga pendidikan Islam yang didirikan kakeknya. Ia juga pernah menjadi Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama 20 tahun, dari 1996 hingga 2016. Kini, Gus Irfan menjabat Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang fokus pada pemberdayaan ekonomi warga NU.
Kiprah Politik
Di luar pesantren, Gus Irfan aktif dalam dunia politik. Ia tercatat sebagai kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Pada 2018, Gus Irfan ikut dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai juru bicara.
Dalam Pemilu 2024, Gus Irfan maju sebagai calon anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII. Ia berhasil meraih 77.433 suara dan terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Namun, setelah itu, Prabowo menunjuknya sebagai Kepala BP Haji.
Kini, setelah BP Haji resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah, publik menanti keputusan Presiden Prabowo apakah Gus Irfan akan dipercaya menjadi menteri atau tidak.
Pemerintah Arab Saudi menyoroti tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025. Lebih dari separuh jemaah internasional yang wafat merupakan warga Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Mochammad Irfan Yusuf, saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional FK KBIHU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (20/8/2025). “Haji tidak boleh menjadi ajang kematian massal,” ia menegaskan mengutip pesan dari pihak Saudi.
Data Kematian Jemaah Haji Indonesia 2025
Berikut rincian resmi yang dirilis oleh Kementerian Agama melalui sistem Siskohatkes: • Total jemaah haji Indonesia wafat: 446 orang per 10 Juli 2025, turun dari 461 orang tahun sebelumnya  . • Pada 3 Juli 2025 (hari ke-63 operasional haji), tercatat 423 wafat . • Pada awal Juli, jumlah mencapai 418 orang .
Sorotan Saudi dan Respons Pemerintah
Irfan mengungkap bahwa jumlah jemaah wafat memang menjadi perhatian Saudi sejak awal musim haji. Terdata ada 28 jemaah wafat sebelum wukuf, dan 6 orang wafat di dalam pesawat selama penerbangan ke Arab Saudi. Ia menyatakan, “Saudi mempertanyakan bagaimana standar istito’ah (kemampuan) kesehatan jemaah Indonesia.”
Sehari menjelang puncak haji, Irfan bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dipanggil oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi untuk membahas masalah ini. “Ironisnya, dari ratusan jemaah yang wafat, separuhnya berasal dari Indonesia,” tambahnya.
Tekanan untuk Perketat Aturan Istito’ah
Pemerintah Saudi meminta agar pemerintah Indonesia memperketat aturan istito’ah, alias standar kesehatan wajib sebelum berangkat. “Saudi ingin pelaksanaan haji tidak menjadi ladang kematian. Mereka minta agar yang berangkat benar-benar jemaah yang sehat,” kata Irfan.
Ia mengimbau agar KBIHU tidak hanya mendampingi secara ritual, tetapi juga mendidik calon jemaah soal pentingnya kebugaran dan kesiapan fisik. “Jika tidak layak, jangan dipaksakan. Ini demi keselamatan dan kesempurnaan ibadah juga.”
FK KBIHU Siap Kolaborasi
Ketua FK KBIHU, KH Manarul Hidayat, menyambut masukan pemerintah dan menyatakan kesiapan bekerja sama. Ia juga menegaskan pentingnya menyampaikan arah positif agar calon jemaah tidak merasa takut berhaji. “Sebaliknya, kita dorong agar mereka semakin bersemangat berhaji,” ujarnya.
Manarul melengkapi bahwa doa haji tidak harus memakai bahasa Arab, sebab bahasa daerah pun akan didengar oleh Allah SWT. Ia juga menekankan pentingnya persiapan fisik, “Karena haji sebagian besar berupa aktivitas fisik. Persiapan tubuh sama pentingnya dengan kesiapan batin.”
Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kembali mencuat di Senayan. Isu ini muncul seiring pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Haji di DPR RI. Usulan tersebut digulirkan agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak lagi sepenuhnya menjadi beban Kementerian Agama (Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi RUU Haji dan Umrah dari pemerintah.
Menurutnya, terdapat masukan agar Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian khusus.
“Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Adies menilai, jumlah jemaah haji Indonesia yang terbesar di dunia serta kompleksitas penyelenggaraan menjadi alasan kuat pembentukan kementerian baru. Ia mencontohkan pemerintah pernah memisahkan lembaga, seperti Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi. Jika wacana ini terealisasi, maka revisi terhadap UU Kementerian Negara hampir pasti dilakukan.
Komisi VIII DPR: Peluang Cukup Besar
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan peluang terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah cukup besar. Ia menyebut revisi UU Haji yang sedang dibahas bisa menjadi pintu masuk. “Kita sudah dalam keadaan darurat karena Saudi sudah mendesak kita segera mengambil kepastian area Arafah untuk jemaah haji Indonesia tahun 2026,” kata Marwan.
Menurutnya, baik Kemenag maupun BP Haji sama-sama memberikan usulan terkait penyelenggaraan haji, sehingga revisi UU Haji harus segera dituntaskan pada Agustus 2025. Hal ini penting mengingat persiapan Haji 2026 akan dimulai setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan kuota haji pada September mendatang.
Istana Buka Suara
Dari pihak pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana pembentukan Kementerian Haji. Ia menyebut sejak awal desain BP Haji memang diarahkan untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara khusus.
“Memang rencananya seperti itu. Namun, apakah akan menjadi kementerian, kami masih perlu mempelajari catatan-catatan dari penyelenggaraan haji sebelumnya,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (11/7/2025).
Ia menambahkan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, terlepas dari apakah BP Haji akan bertransformasi menjadi kementerian atau tetap sebagai badan khusus.
Persiapan Haji 2026 kian mendesak. Mulai tahun itu, pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tidak lagi dikelola Kementerian Agama, melainkan dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Namun, hingga kini BP Haji belum memiliki dasar hukum yang jelas karena regulasi pendukung berupa revisi Undang-Undang Haji dan Umrah masih dalam pembahasan di DPR.
Revisi UU Haji dan Umrah saat ini masuk agenda Komisi VIII DPR. Pemerintah dijadwalkan mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah pada Senin (18/8/2025). RUU tersebut akan mengatur secara detail peralihan kewenangan dari Kementerian Agama ke BP Haji.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta publik menunggu kepastian proses legislasi tersebut. “Semua akan dijelaskan nanti,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Dasco, DPR akan memberi penjelasan resmi terkait nasib RUU Haji pada 20 atau 21 Agustus mendatang. Ia menegaskan, pengumuman itu tidak harus dilakukan dalam sidang paripurna. “Nanti tanggal 20 atau 21 (Agustus). Bukan di paripurna, kan bisa setelah rapat. Diumumkan itu kan enggak harus di paripurna,” ujarnya.
RUU Haji dan Umrah menjadi krusial lantaran persiapan teknis pelaksanaan haji 2026 sudah akan dimulai pada September 2025, setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan kuota haji bagi Indonesia. Tanpa regulasi yang sah, BP Haji berpotensi berjalan tanpa payung hukum yang kuat.
Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), membenarkan bahwa agenda pembahasan RUU hari ini masih sebatas penyerahan DIM dari pemerintah. “Kalau yang di undangan sih baru penyampaian DIM dari pemerintah ya, dan menerima DIM dari pemerintah itu untuk digunakan dibahas Komisi VIII. Yang tertulis di undangan gitu,” kata HNW.
HNW juga menegaskan, RUU Haji dan Umrah tidak mungkin langsung disahkan dalam rapat paripurna besok. Ia bahkan mengusulkan agar BP Haji ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah agar memiliki kewenangan luas, setara dengan kementerian serupa di Arab Saudi. Dengan begitu, urusan jamaah haji Indonesia bisa lebih terkelola secara profesional.
Kini publik menunggu langkah cepat DPR dan pemerintah, mengingat waktu menuju Haji 2026 semakin dekat. Keputusan soal RUU Haji dan Umrah akan menentukan apakah BP Haji bisa benar-benar efektif menjalankan tugasnya atau justru terkendala regulasi.
Haji 2026, RUU Haji dan Umrah, pelaksanaan haji 2026, BP Haji, Kementerian Haji dan Umrah, kuota haji
INFO HAJI & UMRAH OFFICIAL
Apa saja langkah mitigasi darurat yang disiapkan demi keselamatan jamaah ?
Dan benarkah jadwal penerbangan dari Indonesia tidak akan terdampak sama sekali oleh konflik ini ?
Simak penjelasannya: https://youtu.be/vsHrCcybeHk
3 months ago | [YT] | 1
View 0 replies
INFO HAJI & UMRAH OFFICIAL
Profil Gus Irfan, Kepala BP Haji yang Disebut Berpeluang Jadi Menteri Haji dan Umrah
DPR RI bersama pemerintah resmi menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian baru itu nantinya akan dipimpin oleh seorang menteri. Saat ini, Presiden Prabowo Subianto tinggal menandatangani peraturan presiden (perpres) sebagai dasar pelaksanaan.
Kepala BP Haji saat ini adalah Mochamad Irfan Yusuf, atau akrab disapa Gus Irfan. Nama Gus Irfan pun disebut-sebut berpeluang besar ditunjuk sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, keputusan akhir berada di tangan presiden.
“Apakah kepala sekarang akan otomatis jadi menteri? Itu biar presiden yang tentukan,” kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).
Profil Gus Irfan
Mochamad Irfan Yusuf lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada 24 April 1962. Ia merupakan putra KH Yusuf Hasyim sekaligus cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari.
Pendidikan dasarnya ditempuh di Jombang hingga menyelesaikan studi di SMPP Jombang (kini SMAN 2 Jombang) pada 1981. Setelah itu, Gus Irfan melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya dan meraih gelar sarjana pada 1985, kemudian menuntaskan pendidikan magisternya di kampus yang sama.
Sejak 1989, ia dipercaya menjadi Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng, lembaga pendidikan Islam yang didirikan kakeknya. Ia juga pernah menjadi Komisaris Utama PT BPR Tebuireng selama 20 tahun, dari 1996 hingga 2016. Kini, Gus Irfan menjabat Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) yang fokus pada pemberdayaan ekonomi warga NU.
Kiprah Politik
Di luar pesantren, Gus Irfan aktif dalam dunia politik. Ia tercatat sebagai kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Pada 2018, Gus Irfan ikut dalam tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagai juru bicara.
Dalam Pemilu 2024, Gus Irfan maju sebagai calon anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII. Ia berhasil meraih 77.433 suara dan terpilih sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Namun, setelah itu, Prabowo menunjuknya sebagai Kepala BP Haji.
Kini, setelah BP Haji resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah, publik menanti keputusan Presiden Prabowo apakah Gus Irfan akan dipercaya menjadi menteri atau tidak.
10 months ago | [YT] | 1
View 1 reply
INFO HAJI & UMRAH OFFICIAL
Pemerintah Arab Saudi menyoroti tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia pada musim haji 2025. Lebih dari separuh jemaah internasional yang wafat merupakan warga Indonesia.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Mochammad Irfan Yusuf, saat menghadiri acara Silaturahmi Nasional FK KBIHU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (20/8/2025). “Haji tidak boleh menjadi ajang kematian massal,” ia menegaskan mengutip pesan dari pihak Saudi.
Data Kematian Jemaah Haji Indonesia 2025
Berikut rincian resmi yang dirilis oleh Kementerian Agama melalui sistem Siskohatkes:
• Total jemaah haji Indonesia wafat: 446 orang per 10 Juli 2025, turun dari 461 orang tahun sebelumnya  .
• Pada 3 Juli 2025 (hari ke-63 operasional haji), tercatat 423 wafat .
• Pada awal Juli, jumlah mencapai 418 orang .
Sorotan Saudi dan Respons Pemerintah
Irfan mengungkap bahwa jumlah jemaah wafat memang menjadi perhatian Saudi sejak awal musim haji. Terdata ada 28 jemaah wafat sebelum wukuf, dan 6 orang wafat di dalam pesawat selama penerbangan ke Arab Saudi. Ia menyatakan, “Saudi mempertanyakan bagaimana standar istito’ah (kemampuan) kesehatan jemaah Indonesia.”
Sehari menjelang puncak haji, Irfan bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dipanggil oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi untuk membahas masalah ini. “Ironisnya, dari ratusan jemaah yang wafat, separuhnya berasal dari Indonesia,” tambahnya.
Tekanan untuk Perketat Aturan Istito’ah
Pemerintah Saudi meminta agar pemerintah Indonesia memperketat aturan istito’ah, alias standar kesehatan wajib sebelum berangkat. “Saudi ingin pelaksanaan haji tidak menjadi ladang kematian. Mereka minta agar yang berangkat benar-benar jemaah yang sehat,” kata Irfan.
Ia mengimbau agar KBIHU tidak hanya mendampingi secara ritual, tetapi juga mendidik calon jemaah soal pentingnya kebugaran dan kesiapan fisik. “Jika tidak layak, jangan dipaksakan. Ini demi keselamatan dan kesempurnaan ibadah juga.”
FK KBIHU Siap Kolaborasi
Ketua FK KBIHU, KH Manarul Hidayat, menyambut masukan pemerintah dan menyatakan kesiapan bekerja sama. Ia juga menegaskan pentingnya menyampaikan arah positif agar calon jemaah tidak merasa takut berhaji. “Sebaliknya, kita dorong agar mereka semakin bersemangat berhaji,” ujarnya.
Manarul melengkapi bahwa doa haji tidak harus memakai bahasa Arab, sebab bahasa daerah pun akan didengar oleh Allah SWT. Ia juga menekankan pentingnya persiapan fisik, “Karena haji sebagian besar berupa aktivitas fisik. Persiapan tubuh sama pentingnya dengan kesiapan batin.”
10 months ago | [YT] | 1
View 0 replies
INFO HAJI & UMRAH OFFICIAL
Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kembali mencuat di Senayan. Isu ini muncul seiring pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Haji di DPR RI. Usulan tersebut digulirkan agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tidak lagi sepenuhnya menjadi beban Kementerian Agama (Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengatakan pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi RUU Haji dan Umrah dari pemerintah.
Menurutnya, terdapat masukan agar Badan Penyelenggara (BP) Haji diubah menjadi kementerian khusus.
“Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Adies menilai, jumlah jemaah haji Indonesia yang terbesar di dunia serta kompleksitas penyelenggaraan menjadi alasan kuat pembentukan kementerian baru. Ia mencontohkan pemerintah pernah memisahkan lembaga, seperti Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi. Jika wacana ini terealisasi, maka revisi terhadap UU Kementerian Negara hampir pasti dilakukan.
Komisi VIII DPR: Peluang Cukup Besar
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan peluang terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah cukup besar. Ia menyebut revisi UU Haji yang sedang dibahas bisa menjadi pintu masuk.
“Kita sudah dalam keadaan darurat karena Saudi sudah mendesak kita segera mengambil kepastian area Arafah untuk jemaah haji Indonesia tahun 2026,” kata Marwan.
Menurutnya, baik Kemenag maupun BP Haji sama-sama memberikan usulan terkait penyelenggaraan haji, sehingga revisi UU Haji harus segera dituntaskan pada Agustus 2025. Hal ini penting mengingat persiapan Haji 2026 akan dimulai setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan kuota haji pada September mendatang.
Istana Buka Suara
Dari pihak pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana pembentukan Kementerian Haji. Ia menyebut sejak awal desain BP Haji memang diarahkan untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji secara khusus.
“Memang rencananya seperti itu. Namun, apakah akan menjadi kementerian, kami masih perlu mempelajari catatan-catatan dari penyelenggaraan haji sebelumnya,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (11/7/2025).
Ia menambahkan, pemerintah berharap penyelenggaraan ibadah haji di tahun mendatang dapat berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya, terlepas dari apakah BP Haji akan bertransformasi menjadi kementerian atau tetap sebagai badan khusus.
10 months ago | [YT] | 2
View 2 replies
INFO HAJI & UMRAH OFFICIAL
Persiapan Haji 2026 kian mendesak. Mulai tahun itu, pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tidak lagi dikelola Kementerian Agama, melainkan dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Namun, hingga kini BP Haji belum memiliki dasar hukum yang jelas karena regulasi pendukung berupa revisi Undang-Undang Haji dan Umrah masih dalam pembahasan di DPR.
Revisi UU Haji dan Umrah saat ini masuk agenda Komisi VIII DPR. Pemerintah dijadwalkan mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Haji dan Umrah pada Senin (18/8/2025). RUU tersebut akan mengatur secara detail peralihan kewenangan dari Kementerian Agama ke BP Haji.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, meminta publik menunggu kepastian proses legislasi tersebut.
“Semua akan dijelaskan nanti,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Menurut Dasco, DPR akan memberi penjelasan resmi terkait nasib RUU Haji pada 20 atau 21 Agustus mendatang. Ia menegaskan, pengumuman itu tidak harus dilakukan dalam sidang paripurna.
“Nanti tanggal 20 atau 21 (Agustus). Bukan di paripurna, kan bisa setelah rapat. Diumumkan itu kan enggak harus di paripurna,” ujarnya.
RUU Haji dan Umrah menjadi krusial lantaran persiapan teknis pelaksanaan haji 2026 sudah akan dimulai pada September 2025, setelah pemerintah Arab Saudi mengumumkan kuota haji bagi Indonesia. Tanpa regulasi yang sah, BP Haji berpotensi berjalan tanpa payung hukum yang kuat.
Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), membenarkan bahwa agenda pembahasan RUU hari ini masih sebatas penyerahan DIM dari pemerintah.
“Kalau yang di undangan sih baru penyampaian DIM dari pemerintah ya, dan menerima DIM dari pemerintah itu untuk digunakan dibahas Komisi VIII. Yang tertulis di undangan gitu,” kata HNW.
HNW juga menegaskan, RUU Haji dan Umrah tidak mungkin langsung disahkan dalam rapat paripurna besok. Ia bahkan mengusulkan agar BP Haji ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah agar memiliki kewenangan luas, setara dengan kementerian serupa di Arab Saudi. Dengan begitu, urusan jamaah haji Indonesia bisa lebih terkelola secara profesional.
Kini publik menunggu langkah cepat DPR dan pemerintah, mengingat waktu menuju Haji 2026 semakin dekat. Keputusan soal RUU Haji dan Umrah akan menentukan apakah BP Haji bisa benar-benar efektif menjalankan tugasnya atau justru terkendala regulasi.
Haji 2026, RUU Haji dan Umrah, pelaksanaan haji 2026, BP Haji, Kementerian Haji dan Umrah, kuota haji
10 months ago | [YT] | 3
View 1 reply