Perbincangan di media sosial mengenai dugaan kenaikan tarif air PAM JAYA sedang marak. Kehebohan ini lantas mendapat perhatian dari Komunitas Warga Jakarta dan Koalisi Kawal Merah Putih. Kedua organisasi masyarakat tersebut mengimbau warga Jakarta untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengutamakan sumber resmi dalam memperoleh informasi terkait layanan air bersih.
Testimoni dari warga Johar Baru di Jalan Rewa Sawah Gang Delima VII RT 013 RW 02 yang bernama Agus Aminullah pelanggan PAM JAYA juga mengatakan tagihan tarif air PAM JAYA di rumahnya masih normal dan tidak ada kenaikan. “Tagihan Air PAM JAYA di rumah saya tidak ada kenaikan masih normal,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ketua KOMWAJA, Anwar Sjani, mengatakan pihaknya menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait informasi kenaikan tarif air yang ramai beredar dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, warga diminta melakukan pengecekan langsung kepada PAM JAYA agar mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Jika ada pertanyaan terkait tagihan maupun tarif air, sebaiknya menghubungi layanan resmi PAM JAYA sehingga memperoleh informasi yang valid,” ujar Anwar, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak berdasarkan fakta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan dapat memicu keresahan yang tidak perlu.
KOMWAJA dan KKMP menilai setiap keluhan maupun pertanyaan terkait tagihan air sebaiknya disampaikan melalui saluran resmi yang telah disediakan PAM JAYA.
Masyarakat dapat menghubungi Call Center PAM JAYA 1500223, mengakses layanan digital melalui situs resmi perusahaan, atau mendatangi kantor pelayanan terdekat untuk mendapatkan penjelasan secara langsung.
Presidium KKMP, Joko Priyoski, menegaskan bahwa langkah tersebut jauh lebih efektif dibanding menyebarkan dugaan atau informasi yang belum terkonfirmasi melalui media sosial.
“Apabila ada tagihan yang dianggap tidak sesuai atau terdapat kendala layanan, laporkan melalui kanal resmi. Dengan begitu persoalan dapat diperiksa dan ditindaklanjuti secara objektif oleh petugas yang berwenang,” katanya.
Selain mengajak warga aktif mencari informasi yang benar, KOMWAJA juga mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik.
Menurut Anwar, era digital menuntut masyarakat untuk lebih selektif sebelum membagikan informasi, terutama yang berkaitan dengan layanan publik yang menyangkut kepentingan banyak orang.
“Kami mengajak masyarakat untuk menghentikan penyebaran informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Verifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menyesatkan opini publik,” tegasnya.
KOMWAJA dan KKMP juga menyatakan dukungannya terhadap upaya PAM JAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas akses air bersih bagi warga Jakarta.
Kedua organisasi berharap setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, transparan, dan profesional sehingga kepercayaan publik terhadap layanan air perpipaan terus meningkat.
BADAI besar tengah menerjang Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu mendadak berubah dari simbol harapan menjadi pusat perhatian publik setelah aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa.
Di tengah sorotan tersebut, publik dikejutkan oleh penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat tinggi BGN. Kasus ini tidak hanya mengguncang internal lembaga, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah bahkan menyatakan kebutuhan anggaran program tersebut dapat meningkat secara bertahap hingga ratusan triliun rupiah apabila cakupan penerima manfaat diperluas.
Dengan nilai sebesar itu, pengawasan menjadi keniscayaan.
Namun, justru di tengah pelaksanaan program strategis nasional itulah muncul dugaan praktik yang kini sedang diusut aparat penegak hukum.
Dari Kebutuhan Lapangan ke Dugaan Rekayasa Pengadaan
Sumber persoalan diduga berawal dari proses perencanaan. Penyidik menduga terjadi intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam sistem pengadaan pemerintah, KAK merupakan dokumen krusial yang menentukan apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, bagaimana spesifikasinya, dan untuk tujuan apa barang tersebut dibeli.
Apabila KAK direkayasa, maka seluruh rantai pengadaan berikutnya berpotensi ikut menyimpang.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Firman Noor, pernah menjelaskan bahwa korupsi modern dalam pengadaan negara tidak selalu dimulai dari pencurian anggaran secara langsung.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mewakili pemerintah menjawab kritik Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto selama 1,5 tahun terakhir yang, menurut Dino, telah melampaui batas kewajaran.
Namun, Teddy memulai responsnya dengan pernyataan yang terkesan kurang mencerminkan sikap kenegarawanan karena cenderung mendiskreditkan karakter dan kompetensi pribadi Dino sebagai pengkritik.
Pernyataan Teddy bahwa “beliau pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, meskipun hanya diberi kesempatan tiga bulan” secara politis dapat dipandang sebagai bentuk ad hominem yang halus. Alih-alih menjawab substansi kritik, ia justru menyoroti latar belakang pribadi pengkritik.
Melalui pernyataan tersebut, Teddy seolah mengarahkan perhatian publik untuk mempertanyakan pengalaman Dino yang hanya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama tiga bulan. Narasi yang dibangun mengesankan bahwa Dino tidak cukup berpengalaman, kurang kredibel, dan tidak kompeten untuk menilai frekuensi maupun urgensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo secara profesional.
Pertanyaannya, apakah kompetensi Teddy jauh lebih baik daripada Dino? Apakah pengalaman dan pengetahuan Teddy lebih layak dijadikan rujukan dibandingkan Dino?
Dino Patti Djalal memiliki rekam jejak yang panjang dan mumpuni dalam bidang diplomasi serta politik luar negeri sejak bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1987. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Kepala Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, juru bicara Presiden, serta mengemban berbagai jabatan strategis lainnya. Ia juga menerima sejumlah penghargaan negara atas kontribusinya dalam diplomasi Indonesia.
Sebaliknya, Teddy merupakan seorang perwira aktif yang kemudian menduduki jabatan Sekretaris Kabinet melalui proses yang hingga kini masih menuai perdebatan di ruang publik terkait aspek hukum dan etikanya.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
PENCOPOTAN Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya semestinya tidak diperlakukan sebagai klimaks. Publik justru melihatnya sebagai babak pembuka dari pekerjaan rumah yang jauh lebih besar. Terlalu banyak persoalan yang menumpuk, terlalu banyak keluhan yang tidak terjawab, dan terlalu banyak pejabat yang terlihat nyaman berada di zona aman kekuasaan meski kinerja mereka terus dipertanyakan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah sejak awal tidak pernah benar-benar sepi dari kontroversi. Alih-alih menjadi simbol keberhasilan negara dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program ini justru berkali-kali tersandung persoalan. Mulai dari dugaan pelanggaran prosedur, manipulasi pelaksanaan, kasus keracunan massal, polemik pengelolaan dapur SPPG, hingga berbagai pernyataan pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Ketika satu demi satu persoalan itu muncul, publik menunggu transparansi. Yang datang justru pembelaan. Ketika kritik menguat, yang muncul justru bantahan. Dan ketika fakta-fakta semakin sulit ditutupi, akhirnya pencopotan menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari.
Namun publik tidak sedang meminta sekadar pergantian nama di papan jabatan.
Rakyat ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang bertanggung jawab. Siapa yang mengambil keputusan. Siapa yang menikmati keuntungan. Dan yang tidak kalah penting, apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara serta masyarakat.
Karena itu, pengusutan terhadap harta kekayaan para pejabat yang dicopot menjadi tuntutan yang wajar. Jabatan boleh berakhir, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh ikut pensiun. Jika memang tidak ada masalah, maka pemeriksaan akan membersihkan nama mereka. Namun jika ditemukan kejanggalan, negara memiliki kewajiban untuk bertindak lebih jauh.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
Terhitung mulai 1 Juni 2026, pemerintah menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor satu pintu untuk komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata negara dalam memperkuat pengawasan, mendorong transparansi perdagangan, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi ketahanan ekonomi nasional.
Implementasi tahap awal ini akan mengintegrasikan sistem pelaporan ekspor secara elektronik tanpa mengganggu kelancaran arus barang maupun kontrak dagang yang sedang berjalan. Melalui masa transisi yang terukur, Pemerintah menjamin kepastian hukum dan stabilitas iklim berusaha bagi seluruh eksportir dan mitra internasional.
“Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Konferensi Pers terkait Persiapan Operasional DSI di Wisma Danantara Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan kebijakan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme ekspor satu pintu dengan DSI sebagai BUMN Ekspor. Kehadiran DSI diharapkan mampu memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus mendukung pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih akuntabel.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu. Pada tahap awal, implementasi akan mencakup tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy yang selama ini menjadi kontributor penting bagi ekspor nasional dan surplus perdagangan Indonesia.
Pada tahun 2025, ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy tercatat mencapai sekitar USD66,13 miliar atau setara 23,4% dari total ekspor nasional. Kontribusi ketiganya telah menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut.
Lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha. Pada masa transisi mulai 1 Juni 2026, kegiatan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Namun, eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor kepada DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah disiapkan.
Masa transisi akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan penuh mekanisme ekspor melalui DSI paling lambat pada 1 Januari 2027. Tahapan tersebut dirancang agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian.
Selanjutnya, pemerintah akan terus memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap mengedepankan kepastian berusaha. Arus barang akan tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang tetap diperhatikan sehingga kepercayaan dunia usaha dan mitra perdagangan internasional dapat terus terjaga.
“Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan. Dan diharapkan, memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BAKOM RI Muhammad Qodari, COO Danantara Dony Oskaria, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
KETIKA Pancasila diyakini lebih dari agama atas nama kebhinekaan dan kemajemukan bangsa. Maka, sejatinya Pancasila telah kehilangan rohnya ketika menjadi sekadar sesajen negara. Akibatnya Pancasila menjadi kontra revolusi, taktis yang memakan strategis dan sebatas representasi rezim destruktif.
Sejak Pancasila dideklarasikan sebagai pondasi, pedoman, dan sumber dari segala sumber hukum, maka sepanjang sejarah itu bergulir, sesungguhnya Pancasila tidak pernah menjadi implementatif. Dalam diskursus panjang dan polemik yang tak pernah usai tentang hari kelahiran dan siapa yang membidaninya. Bahkan Pancasila sudah terasa mati sejak dini, meskipun banyak pihak sepakat nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia, hingga banyak juga yang meragukan, bahwasanya kehadirannya tak pernah benar-benar terasa ada.
Menukil istilah Bung Karno yang menggunakan “philosopische grondslag’, Pancasila memang benar-benar sebuah frasa yang indah, monumental, dan penuh kedalaman spiritual. Sebagai fundamen filsafat, dasar negara, dan juga menjadi pandangan dunia. Pancasila bukan saja menjadi perekat kebhinekaan dan kemajemukan Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga menjadi pandangan universal dalam peradaban manusia. Pancasila seolah menegaskan sekaligus menantang dunia, tak semua rakyat di behan bumi manapun bisa menerima kapitalisme dan komunisme.
Sayangnya dan terasa begitu miris, Pancasila seiring waktu terus menjadi harapan dan keinginan yang uthopis. Konsensus nasional itu telah lama hilang ditelan kerak bumi dari populasi manusia yang memuja dan mengagungkan materialisme. Hancur lebur oleh kapitalisme global yang mewujud kolonialisme dan imperialisme. Struktur sosial kehidupan yang dibentuk dari kerangka ke-Tuhanan dan kemanusiaan, retak, patah, lalu hancur berkeping-keping oleh benturan keras liberalisasi dan sekulerusasi. Dunia memang tak pernah lepas dari cengkeraman penjajahan klasik dan virtual power. Pancasila tak luput terhempas oleh kedigdayaan elit global yang biasa disebut oligarki.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya sebagai bank global Indonesia yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan konektivitas global, pengembangan ekosistem digital, kolaborasi strategis, serta dukungan pembiayaan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudradjat dalam sesi diskusi Business Talk “The Bankers” pada rangkaian Jogja Financial Festival 2026 yang digelar 22–24 Mei 2026 di Jogja Expo Center dan GIK UGM, Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Abu menegaskan bahwa peran bank saat ini tidak lagi hanya sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga menjadi strategic partner yang membantu pelaku usaha nasional terhubung dengan pasar global.
“Sebagai salah satu bank di Indonesia yang memiliki jaringan internasional, BNI berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pelaku usaha nasional dengan pasar global. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, BNI juga mendukung transaksi internasional, trade finance, business matching, hingga akses informasi pasar bagi pelaku usaha Indonesia,” ujar Abu.
Sejalan dengan komitmen tersebut, lanjut Abu, BNI juga terus memperkuat dukungan kepada UMKM melalui program BNI Xpora agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, mempercepat digitalisasi, serta membuka peluang ekspor dan kemitraan bisnis internasional melalui jaringan global BNI.
BNI sendiri telah membangun open banking ecosystem melalui penguatan solusi transaksi digital dan cash management, serta menghadirkan layanan digital seperti wondr by BNI dan BNIdirect untuk mendukung kebutuhan nasabah ritel maupun korporasi.
“Ke depan, BNI akan terus memperkuat perannya sebagai penghubung ekosistem ekonomi nasional dan global melalui inovasi digital, penguatan jaringan internasional, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global,” tegas Abu.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membeli 1.098 ekor hewan kurban untuk Idul Adha menggunakan anggaran negara menuai kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah.
Menurut Febri, anggaran pembelian hewan kurban yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar dinilai terlalu besar dan menimbulkan pertanyaan publik karena bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Kalau disimulasikan, harga rata-rata sapi per ekor sekitar Rp91 juta. Ini jelas kategori sapi premium,” kata Febri dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
Sebelumnya, pihak Istana menyebut sapi kurban Presiden terdiri dari berbagai jenis unggulan seperti Simental, Limousin, Brahman hingga Belgian Blue dengan bobot rata-rata di atas 800 kilogram.
Febri menyebut jenis sapi tersebut merupakan kelas premium dengan harga yang sangat tinggi di pasaran.
“Ini benar-benar kasta sapi premium, raja-raja di kandang. Tapi yang membuat publik geleng-geleng kepala adalah sumber anggarannya berasal dari APBN alias uang pajak rakyat, sementara tetap atas nama Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung total kekayaan Presiden Prabowo berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp2,06 triliun.
“Dengan kekayaan sebesar itu, publik bertanya-tanya mengapa pembelian sapi kurban tidak menggunakan dana pribadi Presiden,” katanya.
Febri membandingkan kondisi tersebut dengan masyarakat biasa yang menurutnya harus menabung dan menyisihkan penghasilan pribadi untuk bisa berkurban setiap tahun.
“Kalau rakyat biasa mau berkurban, mereka menabung dari gaji sendiri, bahkan berbulan-bulan. Kalau dana terbatas ya beli sapi atau kambing standar, yang penting ikhlas dan dari kantong sendiri,” ucapnya.
Menurutnya, esensi ibadah kurban adalah ketulusan dan pengorbanan pribadi, sehingga penggunaan APBN untuk program kurban Presiden dinilai berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Hal ini menandakan Presiden tidak mau rugi karena anggaran sapi kurban tetap berasal dari APBN dan bukan dari harta pribadi,” lanjut Febri.
Ia juga menilai kebijakan tersebut berisiko memunculkan kritik publik terkait sensitivitas penggunaan anggaran negara, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
“Lucu dan menyedihkan sekaligus. Sapi-sapi gemuk senang, pahala tercatat atas nama presiden, tapi rakyat bertanya: kalau mau berbagi, apa susahnya memakai harta sendiri?” tutupnya.
Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali mencuat setelah angka utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi keuangan PLN yang membengkak disertai gangguan pemadaman listrik di sejumlah daerah menjadi alasan kuat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Menurut Uchok Sky, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total utang perusahaan mencapai Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta utang bank mencapai Rp202,9 triliun.
“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, pada 2025 jumlah utang PLN kembali mengalami kenaikan sekitar Rp67,7 triliun sehingga totalnya mencapai Rp804,2 triliun. Dalam periode tersebut, utang obligasi dan sukuk ijarah tercatat sebesar Rp325,1 triliun, sementara utang bank melonjak menjadi Rp284 triliun.
“Utang bank justru meningkat tajam. Ini menunjukkan ketergantungan pembiayaan yang semakin besar, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi persoalan blackout dan gangguan listrik di berbagai wilayah,” ujarnya.
Uchok Sky menilai kondisi tersebut mencerminkan buruknya kinerja manajemen PLN di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Ia menyebut indikator keberhasilan sebuah perusahaan BUMN tidak hanya diukur dari ekspansi dan pendanaan, tetapi juga stabilitas layanan kepada masyarakat.
“Kalau utang terus naik tetapi pelayanan listrik masih sering bermasalah, tentu publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di PLN,” katanya.
Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN, termasuk mempertimbangkan pencopotan Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama.
“Sudah saatnya ada langkah tegas. Jangan sampai PLN hanya hebat dalam menumpuk utang, tetapi gagal menjaga layanan dasar agar listrik tetap andal dan tidak sering padam,” tegas Uchok Sky.
Oleh: Sri Widodo Soetardjowijono| Jurnalis Media Trust
KASUS dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, kini memasuki fase paling menentukan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta uang pengganti mencapai Rp5,8 triliun.
Angka tuntutan itu mengejutkan publik. Sebagian bertanya: mengapa begitu berat? Apakah ini sekadar perkara pengadaan laptop pendidikan, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di baliknya?
Di persidangan, jaksa tampaknya tidak melihat perkara ini sebagai kasus administrasi biasa. Mereka membangun konstruksi bahwa kasus Chromebook hanyalah pintu masuk menuju dugaan permainan korporasi dan rekayasa keuangan berskala besar yang melibatkan struktur investasi, pencatatan modal, hingga dugaan penyembunyian beneficial owner.
Jaksa seperti sedang mengatakan kepada publik: ini bukan perkara laptop. Ini perkara kekuasaan, uang, dan jaringan.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
MEDIA TRUST OFFICIAL
Perbincangan di media sosial mengenai dugaan kenaikan tarif air PAM JAYA sedang marak. Kehebohan ini lantas mendapat perhatian dari Komunitas Warga Jakarta dan Koalisi Kawal Merah Putih. Kedua organisasi masyarakat tersebut mengimbau warga Jakarta untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengutamakan sumber resmi dalam memperoleh informasi terkait layanan air bersih.
Testimoni dari warga Johar Baru di Jalan Rewa Sawah Gang Delima VII RT 013 RW 02 yang bernama Agus Aminullah pelanggan PAM JAYA juga mengatakan tagihan tarif air PAM JAYA di rumahnya masih normal dan tidak ada kenaikan. “Tagihan Air PAM JAYA di rumah saya tidak ada kenaikan masih normal,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Ketua KOMWAJA, Anwar Sjani, mengatakan pihaknya menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait informasi kenaikan tarif air yang ramai beredar dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu, warga diminta melakukan pengecekan langsung kepada PAM JAYA agar mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi. Jika ada pertanyaan terkait tagihan maupun tarif air, sebaiknya menghubungi layanan resmi PAM JAYA sehingga memperoleh informasi yang valid,” ujar Anwar, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak berdasarkan fakta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan dapat memicu keresahan yang tidak perlu.
KOMWAJA dan KKMP menilai setiap keluhan maupun pertanyaan terkait tagihan air sebaiknya disampaikan melalui saluran resmi yang telah disediakan PAM JAYA.
Masyarakat dapat menghubungi Call Center PAM JAYA 1500223, mengakses layanan digital melalui situs resmi perusahaan, atau mendatangi kantor pelayanan terdekat untuk mendapatkan penjelasan secara langsung.
Presidium KKMP, Joko Priyoski, menegaskan bahwa langkah tersebut jauh lebih efektif dibanding menyebarkan dugaan atau informasi yang belum terkonfirmasi melalui media sosial.
“Apabila ada tagihan yang dianggap tidak sesuai atau terdapat kendala layanan, laporkan melalui kanal resmi. Dengan begitu persoalan dapat diperiksa dan ditindaklanjuti secara objektif oleh petugas yang berwenang,” katanya.
Selain mengajak warga aktif mencari informasi yang benar, KOMWAJA juga mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik.
Menurut Anwar, era digital menuntut masyarakat untuk lebih selektif sebelum membagikan informasi, terutama yang berkaitan dengan layanan publik yang menyangkut kepentingan banyak orang.
“Kami mengajak masyarakat untuk menghentikan penyebaran informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Verifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi agar tidak ikut menyebarkan hoaks yang dapat menyesatkan opini publik,” tegasnya.
KOMWAJA dan KKMP juga menyatakan dukungannya terhadap upaya PAM JAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas akses air bersih bagi warga Jakarta.
Kedua organisasi berharap setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, transparan, dan profesional sehingga kepercayaan publik terhadap layanan air perpipaan terus meningkat.
#pam #pamjaya #jakarta #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 1
View 0 replies
MEDIA TRUST OFFICIAL
Oleh Prabuaji Raharyan Adiningrat | Jurnalis Muda
BADAI besar tengah menerjang Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu mendadak berubah dari simbol harapan menjadi pusat perhatian publik setelah aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa.
Di tengah sorotan tersebut, publik dikejutkan oleh penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat tinggi BGN. Kasus ini tidak hanya mengguncang internal lembaga, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola program yang menyerap anggaran negara dalam jumlah sangat besar.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun. Dalam berbagai kesempatan, pemerintah bahkan menyatakan kebutuhan anggaran program tersebut dapat meningkat secara bertahap hingga ratusan triliun rupiah apabila cakupan penerima manfaat diperluas.
Dengan nilai sebesar itu, pengawasan menjadi keniscayaan.
Namun, justru di tengah pelaksanaan program strategis nasional itulah muncul dugaan praktik yang kini sedang diusut aparat penegak hukum.
Dari Kebutuhan Lapangan ke Dugaan Rekayasa Pengadaan
Sumber persoalan diduga berawal dari proses perencanaan. Penyidik menduga terjadi intervensi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak sepenuhnya disusun berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam sistem pengadaan pemerintah, KAK merupakan dokumen krusial yang menentukan apa yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, bagaimana spesifikasinya, dan untuk tujuan apa barang tersebut dibeli.
Apabila KAK direkayasa, maka seluruh rantai pengadaan berikutnya berpotensi ikut menyimpang.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Firman Noor, pernah menjelaskan bahwa korupsi modern dalam pengadaan negara tidak selalu dimulai dari pencurian anggaran secara langsung.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
#bgn #korupsi #mbg #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 4
View 0 replies
MEDIA TRUST OFFICIAL
Oleh: Dr. Faisal Lohy | Analis Kebijakan Publik
SEKRETARIS Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mewakili pemerintah menjawab kritik Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto selama 1,5 tahun terakhir yang, menurut Dino, telah melampaui batas kewajaran.
Namun, Teddy memulai responsnya dengan pernyataan yang terkesan kurang mencerminkan sikap kenegarawanan karena cenderung mendiskreditkan karakter dan kompetensi pribadi Dino sebagai pengkritik.
Pernyataan Teddy bahwa “beliau pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri, meskipun hanya diberi kesempatan tiga bulan” secara politis dapat dipandang sebagai bentuk ad hominem yang halus. Alih-alih menjawab substansi kritik, ia justru menyoroti latar belakang pribadi pengkritik.
Melalui pernyataan tersebut, Teddy seolah mengarahkan perhatian publik untuk mempertanyakan pengalaman Dino yang hanya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri selama tiga bulan. Narasi yang dibangun mengesankan bahwa Dino tidak cukup berpengalaman, kurang kredibel, dan tidak kompeten untuk menilai frekuensi maupun urgensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo secara profesional.
Pertanyaannya, apakah kompetensi Teddy jauh lebih baik daripada Dino? Apakah pengalaman dan pengetahuan Teddy lebih layak dijadikan rujukan dibandingkan Dino?
Dino Patti Djalal memiliki rekam jejak yang panjang dan mumpuni dalam bidang diplomasi serta politik luar negeri sejak bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada 1987. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, ia juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Kepala Bidang Politik Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, juru bicara Presiden, serta mengemban berbagai jabatan strategis lainnya. Ia juga menerima sejumlah penghargaan negara atas kontribusinya dalam diplomasi Indonesia.
Sebaliknya, Teddy merupakan seorang perwira aktif yang kemudian menduduki jabatan Sekretaris Kabinet melalui proses yang hingga kini masih menuai perdebatan di ruang publik terkait aspek hukum dan etikanya.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
#seskab #teddyindrawijaya #dinopattidjalal #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 4
View 1 reply
MEDIA TRUST OFFICIAL
PENCOPOTAN Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya semestinya tidak diperlakukan sebagai klimaks. Publik justru melihatnya sebagai babak pembuka dari pekerjaan rumah yang jauh lebih besar. Terlalu banyak persoalan yang menumpuk, terlalu banyak keluhan yang tidak terjawab, dan terlalu banyak pejabat yang terlihat nyaman berada di zona aman kekuasaan meski kinerja mereka terus dipertanyakan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintah sejak awal tidak pernah benar-benar sepi dari kontroversi. Alih-alih menjadi simbol keberhasilan negara dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program ini justru berkali-kali tersandung persoalan. Mulai dari dugaan pelanggaran prosedur, manipulasi pelaksanaan, kasus keracunan massal, polemik pengelolaan dapur SPPG, hingga berbagai pernyataan pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Ketika satu demi satu persoalan itu muncul, publik menunggu transparansi. Yang datang justru pembelaan. Ketika kritik menguat, yang muncul justru bantahan. Dan ketika fakta-fakta semakin sulit ditutupi, akhirnya pencopotan menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari.
Namun publik tidak sedang meminta sekadar pergantian nama di papan jabatan.
Rakyat ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang bertanggung jawab. Siapa yang mengambil keputusan. Siapa yang menikmati keuntungan. Dan yang tidak kalah penting, apakah ada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara serta masyarakat.
Karena itu, pengusutan terhadap harta kekayaan para pejabat yang dicopot menjadi tuntutan yang wajar. Jabatan boleh berakhir, tetapi pertanggungjawaban tidak boleh ikut pensiun. Jika memang tidak ada masalah, maka pemeriksaan akan membersihkan nama mereka. Namun jika ditemukan kejanggalan, negara memiliki kewajiban untuk bertindak lebih jauh.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
#bgn #dadanhindayana #mbg #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 2
View 1 reply
MEDIA TRUST OFFICIAL
Terhitung mulai 1 Juni 2026, pemerintah menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN Ekspor satu pintu untuk komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata negara dalam memperkuat pengawasan, mendorong transparansi perdagangan, sekaligus mengoptimalkan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) demi ketahanan ekonomi nasional.
Implementasi tahap awal ini akan mengintegrasikan sistem pelaporan ekspor secara elektronik tanpa mengganggu kelancaran arus barang maupun kontrak dagang yang sedang berjalan. Melalui masa transisi yang terukur, Pemerintah menjamin kepastian hukum dan stabilitas iklim berusaha bagi seluruh eksportir dan mitra internasional.
“Sekali lagi, ini adalah memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Konferensi Pers terkait Persiapan Operasional DSI di Wisma Danantara Jakarta, Minggu (31/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan kebijakan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis yang akan dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme ekspor satu pintu dengan DSI sebagai BUMN Ekspor. Kehadiran DSI diharapkan mampu memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus mendukung pengelolaan devisa hasil ekspor yang lebih akuntabel.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 lalu. Pada tahap awal, implementasi akan mencakup tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy yang selama ini menjadi kontributor penting bagi ekspor nasional dan surplus perdagangan Indonesia.
Pada tahun 2025, ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy tercatat mencapai sekitar USD66,13 miliar atau setara 23,4% dari total ekspor nasional. Kontribusi ketiganya telah menjadi penopang surplus neraca perdagangan Indonesia selama 71 bulan berturut-turut.
Lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara bertahap guna memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku usaha. Pada masa transisi mulai 1 Juni 2026, kegiatan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang berlaku saat ini. Namun, eksportir diwajibkan menyampaikan dokumen aktivitas ekspor kepada DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah disiapkan.
Masa transisi akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya, dengan target pelaksanaan penuh mekanisme ekspor melalui DSI paling lambat pada 1 Januari 2027. Tahapan tersebut dirancang agar pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian.
Selanjutnya, pemerintah akan terus memastikan bahwa kebijakan ini akan tetap mengedepankan kepastian berusaha. Arus barang akan tetap berjalan lancar, kontrak yang sedang berlangsung tetap dihormati, dan kepentingan mitra dagang tetap diperhatikan sehingga kepercayaan dunia usaha dan mitra perdagangan internasional dapat terus terjaga.
“Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan. Dan diharapkan, memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BAKOM RI Muhammad Qodari, COO Danantara Dony Oskaria, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
#danantara #bumn #ekspor #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 3
View 0 replies
MEDIA TRUST OFFICIAL
Oleh Yusuf Blegur | Mantan Presidium GMNI
KETIKA Pancasila diyakini lebih dari agama atas nama kebhinekaan dan kemajemukan bangsa. Maka, sejatinya Pancasila telah kehilangan rohnya ketika menjadi sekadar sesajen negara. Akibatnya Pancasila menjadi kontra revolusi, taktis yang memakan strategis dan sebatas representasi rezim destruktif.
Sejak Pancasila dideklarasikan sebagai pondasi, pedoman, dan sumber dari segala sumber hukum, maka sepanjang sejarah itu bergulir, sesungguhnya Pancasila tidak pernah menjadi implementatif.
Dalam diskursus panjang dan polemik yang tak pernah usai tentang hari kelahiran dan siapa yang membidaninya. Bahkan Pancasila sudah terasa mati sejak dini, meskipun banyak pihak sepakat nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia, hingga banyak juga yang meragukan, bahwasanya kehadirannya tak pernah benar-benar terasa ada.
Menukil istilah Bung Karno yang menggunakan “philosopische grondslag’, Pancasila memang benar-benar sebuah frasa yang indah, monumental, dan penuh kedalaman spiritual. Sebagai fundamen filsafat, dasar negara, dan juga menjadi pandangan dunia. Pancasila bukan saja menjadi perekat kebhinekaan dan kemajemukan Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga menjadi pandangan universal dalam peradaban manusia. Pancasila seolah menegaskan sekaligus menantang dunia, tak semua rakyat di behan bumi manapun bisa menerima kapitalisme dan komunisme.
Sayangnya dan terasa begitu miris, Pancasila seiring waktu terus menjadi harapan dan keinginan yang uthopis. Konsensus nasional itu telah lama hilang ditelan kerak bumi dari populasi manusia yang memuja dan mengagungkan materialisme. Hancur lebur oleh kapitalisme global yang mewujud kolonialisme dan imperialisme. Struktur sosial kehidupan yang dibentuk dari kerangka ke-Tuhanan dan kemanusiaan, retak, patah, lalu hancur berkeping-keping oleh benturan keras liberalisasi dan sekulerusasi. Dunia memang tak pernah lepas dari cengkeraman penjajahan klasik dan virtual power. Pancasila tak luput terhempas oleh kedigdayaan elit global yang biasa disebut oligarki.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
#pancasila #lahirpancasila #dasarnegara #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 3
View 0 replies
MEDIA TRUST OFFICIAL
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan komitmennya sebagai bank global Indonesia yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan konektivitas global, pengembangan ekosistem digital, kolaborasi strategis, serta dukungan pembiayaan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudradjat dalam sesi diskusi Business Talk “The Bankers” pada rangkaian Jogja Financial Festival 2026 yang digelar 22–24 Mei 2026 di Jogja Expo Center dan GIK UGM, Yogyakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Abu menegaskan bahwa peran bank saat ini tidak lagi hanya sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga menjadi strategic partner yang membantu pelaku usaha nasional terhubung dengan pasar global.
“Sebagai salah satu bank di Indonesia yang memiliki jaringan internasional, BNI berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pelaku usaha nasional dengan pasar global. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, BNI juga mendukung transaksi internasional, trade finance, business matching, hingga akses informasi pasar bagi pelaku usaha Indonesia,” ujar Abu.
Sejalan dengan komitmen tersebut, lanjut Abu, BNI juga terus memperkuat dukungan kepada UMKM melalui program BNI Xpora agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, mempercepat digitalisasi, serta membuka peluang ekspor dan kemitraan bisnis internasional melalui jaringan global BNI.
BNI sendiri telah membangun open banking ecosystem melalui penguatan solusi transaksi digital dan cash management, serta menghadirkan layanan digital seperti wondr by BNI dan BNIdirect untuk mendukung kebutuhan nasabah ritel maupun korporasi.
“Ke depan, BNI akan terus memperkuat perannya sebagai penghubung ekosistem ekonomi nasional dan global melalui inovasi digital, penguatan jaringan internasional, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap sektor-sektor produktif dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global,” tegas Abu.
#bni #pasarglobal #danantara #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 4
View 0 replies
MEDIA TRUST OFFICIAL
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto membeli 1.098 ekor hewan kurban untuk Idul Adha menggunakan anggaran negara menuai kritik dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah.
Menurut Febri, anggaran pembelian hewan kurban yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar dinilai terlalu besar dan menimbulkan pertanyaan publik karena bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Kalau disimulasikan, harga rata-rata sapi per ekor sekitar Rp91 juta. Ini jelas kategori sapi premium,” kata Febri dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
Sebelumnya, pihak Istana menyebut sapi kurban Presiden terdiri dari berbagai jenis unggulan seperti Simental, Limousin, Brahman hingga Belgian Blue dengan bobot rata-rata di atas 800 kilogram.
Febri menyebut jenis sapi tersebut merupakan kelas premium dengan harga yang sangat tinggi di pasaran.
“Ini benar-benar kasta sapi premium, raja-raja di kandang. Tapi yang membuat publik geleng-geleng kepala adalah sumber anggarannya berasal dari APBN alias uang pajak rakyat, sementara tetap atas nama Presiden Prabowo,” ujarnya.
Ia kemudian menyinggung total kekayaan Presiden Prabowo berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp2,06 triliun.
“Dengan kekayaan sebesar itu, publik bertanya-tanya mengapa pembelian sapi kurban tidak menggunakan dana pribadi Presiden,” katanya.
Febri membandingkan kondisi tersebut dengan masyarakat biasa yang menurutnya harus menabung dan menyisihkan penghasilan pribadi untuk bisa berkurban setiap tahun.
“Kalau rakyat biasa mau berkurban, mereka menabung dari gaji sendiri, bahkan berbulan-bulan. Kalau dana terbatas ya beli sapi atau kambing standar, yang penting ikhlas dan dari kantong sendiri,” ucapnya.
Menurutnya, esensi ibadah kurban adalah ketulusan dan pengorbanan pribadi, sehingga penggunaan APBN untuk program kurban Presiden dinilai berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Hal ini menandakan Presiden tidak mau rugi karena anggaran sapi kurban tetap berasal dari APBN dan bukan dari harta pribadi,” lanjut Febri.
Ia juga menilai kebijakan tersebut berisiko memunculkan kritik publik terkait sensitivitas penggunaan anggaran negara, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
“Lucu dan menyedihkan sekaligus. Sapi-sapi gemuk senang, pahala tercatat atas nama presiden, tapi rakyat bertanya: kalau mau berbagi, apa susahnya memakai harta sendiri?” tutupnya.
#apbn #prabowo #kurban #gsbk #mediatrust
1 month ago | [YT] | 7
View 1 reply
MEDIA TRUST OFFICIAL
Sorotan terhadap kinerja PT PLN (Persero) kembali mencuat setelah angka utang perusahaan listrik negara tersebut disebut terus mengalami kenaikan signifikan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi keuangan PLN yang membengkak disertai gangguan pemadaman listrik di sejumlah daerah menjadi alasan kuat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
Menurut Uchok Sky, berdasarkan laporan keuangan PLN tahun 2024, total utang perusahaan mencapai Rp736,4 triliun. Komposisi terbesar berasal dari utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun, serta utang bank mencapai Rp202,9 triliun.
“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
Ia menjelaskan, pada 2025 jumlah utang PLN kembali mengalami kenaikan sekitar Rp67,7 triliun sehingga totalnya mencapai Rp804,2 triliun. Dalam periode tersebut, utang obligasi dan sukuk ijarah tercatat sebesar Rp325,1 triliun, sementara utang bank melonjak menjadi Rp284 triliun.
“Utang bank justru meningkat tajam. Ini menunjukkan ketergantungan pembiayaan yang semakin besar, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi persoalan blackout dan gangguan listrik di berbagai wilayah,” ujarnya.
Uchok Sky menilai kondisi tersebut mencerminkan buruknya kinerja manajemen PLN di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Ia menyebut indikator keberhasilan sebuah perusahaan BUMN tidak hanya diukur dari ekspansi dan pendanaan, tetapi juga stabilitas layanan kepada masyarakat.
“Kalau utang terus naik tetapi pelayanan listrik masih sering bermasalah, tentu publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di PLN,” katanya.
Ia pun meminta Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi PLN, termasuk mempertimbangkan pencopotan Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama.
“Sudah saatnya ada langkah tegas. Jangan sampai PLN hanya hebat dalam menumpuk utang, tetapi gagal menjaga layanan dasar agar listrik tetap andal dan tidak sering padam,” tegas Uchok Sky.
#cba #prabowo #pln #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 3
View 0 replies
MEDIA TRUST OFFICIAL
Oleh: Sri Widodo Soetardjowijono| Jurnalis Media Trust
KASUS dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, kini memasuki fase paling menentukan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta uang pengganti mencapai Rp5,8 triliun.
Angka tuntutan itu mengejutkan publik. Sebagian bertanya: mengapa begitu berat? Apakah ini sekadar perkara pengadaan laptop pendidikan, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di baliknya?
Di persidangan, jaksa tampaknya tidak melihat perkara ini sebagai kasus administrasi biasa. Mereka membangun konstruksi bahwa kasus Chromebook hanyalah pintu masuk menuju dugaan permainan korporasi dan rekayasa keuangan berskala besar yang melibatkan struktur investasi, pencatatan modal, hingga dugaan penyembunyian beneficial owner.
Jaksa seperti sedang mengatakan kepada publik: ini bukan perkara laptop. Ini perkara kekuasaan, uang, dan jaringan.
Baca selengkapnya dan kunjungi portal mediatrust.id dengan klik link di bio
#nadiemmakarim #korupsi #chromebook #beritaviral #mediatrust
1 month ago | [YT] | 4
View 0 replies
Load more