Suluk Matan

Dekonstruksi Adab Palsu: Ketika Label Ulama Menghamba pada Syahwat Kekuasaan

(Menyoroti Sikap Nazarudin Umar, Menteri Agama & Calon Ketum PBNU Cium Tangan Presiden Prabowo)

Momen membungkuknya seorang menteri agama yang juga menyandang atribut keulamaan untuk mencium tangan presiden memicu gugatan serius di ruang publik. Tragedi simbolis ini bukan sekadar urusan kesopanan ragawi, melainkan cerminan dari runtuhnya batas tegas antara marwah agama dan hegemoni duniawi.

Ketika jubah, sorban, dan predikat keagamaan diletakkan di bawah ketiak kekuasaan politik, maka institusi ulama sedang mengalami degradasi nilai yang sangat akut.
Secara metodologis dan ilmiah, posisi ulama dalam Islam ditempatkan pada maqam yang sangat mulia sebagai pewaris para nabi ("al-ulama warasatul anbiya").

Oleh karena itu, ketundukan yang berlebihan kepada penguasa ("umara") demi syahwat jabatan atau status keduniawian merupakan bentuk pengkhianatan terhadap ilmu yang diemban. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang sangat presisi dan valid dalam kitab "Al-Jami' ash-Shaghir" karya Imam As-Suyuthi:
"Ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa.

Jika mereka telah bergaul dengan penguasa, maka mereka telah mengkhianati para rasul, maka waspadalah terhadap mereka."
Secara sosiologis dan politik, ketergantungan kaum agamawan pada legitimasi penguasa akan memandulkan fungsi kontrol sosial. Ulama yang seharusnya menjadi kompas moral dan penyeru kebenaran ("amr ma'ruf nahi munkar") berubah menjadi stempel pembenaran bagi setiap kebijakan penguasa.

Hal ini dipertegas oleh argumen tajam Imam Al-Ghazali dalam kitab monumental "Ihya 'Ulumuddin", yang menyatakan bahwa kerusakan rakyat bersumber dari kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa bersumber dari kerusakan para ulama yang mencintai harta dan kedudukan.

Bahkan dalam tinjauan fikih klasik, gestur mencium tangan memiliki aturan yang sangat ketat. Imam al-Nawawi dalam "Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab" menegaskan bahwa mencium tangan seseorang karena keduniawiannya, seperti karena kekayaannya, kekuasaannya, atau jabatan politiknya, hukumnya adalah makruh syadid (sangat dimakruhkan), bahkan sebagian ulama mengharamkannya.

Gestur tersebut hanya diperbolehkan secara syar'i jika didasari oleh faktor keagamaan, seperti karena kesalehan, ilmu, atau kemuliaan akhlak seseorang.

Ketika seorang Nazarudin Umar figur keagamaan digadang-gadang memimpin organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, namun rekam jejaknya masih dipenuhi gestur subordinasi di hadapan penguasa, hal itu menjadi alarm bahaya bagi independensi umat.

Pemimpin spiritual tidak boleh memosisikan diri sebagai pembantu atau bawahan yang tunduk tanpa daya di bawah bayang-bayang istana. Sudah saatnya umat disadarkan untuk menolak segala bentuk komodifikasi agama dan simbol-simbol kesalehan yang hanya dijadikan alat untuk merunduk demi mengemis jabatan duniawi.

Reference :

youtube.com/shorts/9Enr_vJzCh...

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

18 hours ago | [YT] | 24

Suluk Matan

ABU BAKAR ASSEGAF GRESIK YANG DI KLAIM WALI QUTUB ITU TERNYATA WALI SYAITON ! KARENA MENINGGALKAN SYARIAT !

​WACANA spiritualitas publik sering kali dinodai oleh klaim-klaim sepihak yang merusak fondasi hukum Islam. Salah satu contoh yang paling mengejutkan adalah apa yang telah ditemukan oleh Gus Aziz Jazuli dalam kitab Majmu Kalam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf atau yang dikenal sebagai Shohib Gresik.

Berikut detailnya, Majmu Kalam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dalam catatan tersebut, tertulis klaim lisan yang menyatakan bahwa hukum taklif atau kewajiban syariat telah diangkat dari dirinya. Klaim sepihak ini tidak hanya bertentangan dengan ijmak ulama, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi rusaknya tatanan syariat Islam terutama bagi kalangan awam.

​Jika melirik khazanah keilmuan Islam yang valid, klaim kebal syariat ini justru menjadi indikator utama kepalsuan spiritualitas seseorang. Mari kita uji klaim tersebut dengan membandingkannya dengan kisah agung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab manakibnya, diceritakan bahwa beliau pernah didatangi oleh kilatan cahaya besar yang mengaku sebagai Tuhan dan menyatakan bahwa seluruh kewajiban ibadah telah digugurkan darinya.

Berbekal kedalaman ilmu agama atau tafaqquh fiddin, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung menghardik cahaya tersebut dengan kalimat, pergilah kamu wahai makhluk terkutuk. Beliau tahu persis bahwa Allah tidak akan pernah menggugurkan syariat-Nya bagi manusia yang masih hidup.

​Kaidah penentuan wali yang lurus juga ditegaskan oleh Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi dalam kitabnya yang sangat otoritatif, Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Beliau mengutip wejangan emas dari ulama sufi besar Abu Yazid Al-Bustami. Disebutkan bahwa jika kalian melihat seseorang dianugerahi keramat hingga mampu berjalan di udara atau membelah jasadnya, janganlah kalian langsung tertipu. Ukuran kebenaran mereka harus ditimbang dari bagaimana sikap mereka terhadap perintah Allah, larangan-Nya, serta bagaimana kepatuhannya dalam menjaga batasan-batasan syariat Rasulullah.

"Jika syariatnya ditinggalkan, maka segala keanehan itu bukanlah karamah, melainkan istidraj atau tipu daya setan."

Jika benar demikian, maka klaim 'karomah' tapi ternyata pelakunya justru meninggalkan syariat, maka dia sejatinya wali syetan, dia terkena tipu daya syetan yang dilabeli oleh orang awam sebagai 'wali yang punya karomah'.

​Untuk meluruskan salah paham mengenai istilah pengangkatan taklif, Al-Imam Tajuddin As-Subki memberikan ulasan ilmiah yang sangat cerdas dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra.

Beliau menjelaskan bahwa ketika seorang wali disebut diangkat taklifnya, maknanya sama sekali bukan berarti ia bebas meninggalkan salat, tidak berpuasa, atau boleh berzina dan meminum khamar. Makna yang benar adalah ibadah telah menyatu menjadi makanan bagi rohaninya dan menjadi kebahagiaan tertinggi dalam hidupnya, sehingga ketika melaksanakannya, ia tidak lagi merasakan beban atau kepayahan berat. Ibadah mengalir secara alami karena rasa cinta, bukan lagi karena keterpaksaan hukum.

​Kritik tajam tidak hanya berhenti pada wilayah teologis, melainkan juga merambah pada realitas historis yang memprihatinkan. Dalam jalinan sejarah kolonial, terdapat narasi saling klaim gelar Wali Qutub antara tokoh di Gresik dan tokoh di Kwitang, Jakarta. Namun, data sejarah mencatat realitas yang ironis. Tokoh yang diagungkan tersebut justru tercatat menerima penghargaan bintang salib singa atau Orde Oranje-Nassau dari pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1928, 1929, dan 1939. Bahkan, terdapat catatan sejarah mengenai pelaksanaan selamatan atau tasyakuran atas kelahiran cucu dari ratu penjajah Belanda.

​Perilaku pro-penjajah ini dianalisis secara tajam dalam kitab Tarikh Hadramaut As-Siyasi karya Salah Al-Bakri Al-Yafi'i. Dalam karya ilmiah tersebut, diungkapkan bagaimana kelompok Ba'alawi menyusun narasi-narasi tertentu yang tujuannya meracuni pemikiran dan menidurkan akal publik.

Dengan ceramah-ceramah yang mengatasnamakan kedamaian dan bahasa alam barzakh, masyarakat pribumi diredam agar tidak melakukan pemberontakan terhadap kezaliman kolonial Belanda. Akibatnya, pihak penjajah dengan senang hati memberikan fasilitas dan penghargaan kepada mereka karena berhasil menjaga stabilitas politik kolonial.

​Melalui ulasan ilmiah dan runtut ini, kaum muslimin diajak untuk kembali kepada barometer syariat yang diajarkan oleh para ulama salafusshalih. Kedudukan spiritualitas tertinggi dalam Islam tidak akan pernah bisa dicapai dengan meruntuhkan hukum fikih. Kewajiban syariat adalah harga mati yang bahkan tetap dipikul oleh Baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam hingga embusan napas terakhir beliau.

​Reference :

http://www.youtube.com/watch?v=u3LNX6...

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

4 days ago | [YT] | 58

Suluk Matan

DOKTRIN SESAT VS MANHAJ: MENGAPA NU HARUS TEGAS BERSIH DARI BA'ALAWI

UPAYA menyamakan ajaran Nahdlatul Ulama (NU) dengan ajaran Habaib Baalawi adalah tindakan ahistoris yang mengabaikan perbedaan metodologi keilmuan yang sangat fundamental.

NU adalah organisasi yang beraqidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengikuti madzhab fiqih empat dan dua imam aqidah (Asy'ari dan Maturidi). Sebaliknya, kaum 'Alawiyyin memiliki madzhab khusus yang bersumber dari tradisi leluhur mereka sendiri, yang dalam banyak masalah justru menyelisihi madzhab Syafi'i dan Asy'ariyah.

Berikut adalah poin-poin perbedaan prinsipil berdasarkan literatur mereka:

Standar Kemuliaan: NU memandang kemuliaan berdasarkan ilmu dan ketaqwaan sesuai QS. Al-Hujurat: 13. Sementara itu, kitab Bughyatul Mustarsyidin menegaskan bahwa keluarga Abi 'Alawi adalah golongan Ahlul Bait yang paling utama karena (kepalsuan) nasabnya.

Hukum Pernikahan: NU mengikuti aturan fiqih empat madzhab yang membolehkan pria non-Sayyid menikahi Syarifah. Literatur Baalawi, seperti dalam Bughyatul Mustarsyidin dan risalah Utsman bin Yahya, secara tegas mengharamkan pernikahan tersebut demi menjaga kemurnian nasab.

Sikap terhadap Sahabat: NU, melalui Jauharotut Tauhid, mengajarkan untuk menghindari celah perselisihan di antara para sahabat Nabi. Namun, kitab An Nashoihul Kafiyah karya Muhammad bin Aqil bin Yahya memuat narasi yang menuduh Mu'awiyah bin Abi Sufyan layak dibunuh, bahkan kitab al Sirotudz Dzatiyyah menyebut bahwa setiap orang Alawi tidak mencintai Mu'awiyah.

Praktik dan Khurafat: NU menekankan syariat yang murni sesuai pemikiran Hadrotus Syekh KH Hasyim Asyari. Sebaliknya, kitab Kunuzus Sa'adah Al Abadiyyah dan banyak kitab ba'alawi memuat kisah penyimpangan dan kesesatan, yang diklaim sebagai karamah, seperti tindakan mencubit (memeras) payudara wanita untuk menghilangkan syahwat zina, dan ratusan khurafat lainnya.

Egalitarianisme vs Rasisme: NU menolak rasisme sebagai prinsip organisasi. Namun, kitab An Nahrul Maurud dalam literatur Baalawi merendahkan bangsa 'Ajam (non-Arab) dengan menyamakan mereka seperti binatang ternak, sementara bangsa Arab dianggap lebih utama.

Kedudukan Tokoh dan Hukum: Dalam ajaran Baalawi, tokoh mereka sering dianggap memiliki izin khusus (idzn rabbani) sehingga perbuatannya yang melanggar syariat tidak boleh dikritik.

Bahkan, ada doktrin bahwa jika seorang Habib melakukan kesalahan yang layak dihukum ta'zir, leluhur mereka mengajarkan untuk tidak menghukumnya.

Konsep Khilafah dan Negara: Sementara NU secara resmi menerima Pancasila dan menolak konsep khilafah, literatur Baalawi dalam Bughyatul Mustarsyidin masih mencantumkan pandangan mengenai status Darul Islam yang berkaitan dengan kekuasaan masa lalu, yang sering menjadi pintu masuk bagi dukungan terhadap ideologi khilafah (FPI dan HTI).

Kesimpulannya, pengakuan Muhammad bin Ahmad asy-Syathirī bahwa kaum 'Alawiyyin memiliki madzhab khusus yang berbeda dari madzhab Syafi'i dan Asy'ariyah adalah bukti ilmiah yang tak terbantahkan (al-Bayān li-Mawqif as-Sādah Āl Bā ‘Alawī”, hal 47).

Oleh karena itu, bagi warga NU, menjaga kemurnian manhaj organisasi dari infiltrasi ajaran-ajaran eksklusif dan khurafat Baalawi adalah sebuah keharusan bahkan wajib demi menjaga martabat Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya.

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

6 days ago | [YT] | 67

Suluk Matan

Urgensi Pembentukan Lembaga Tahkim Independent dalam Penyelesaian Perkara Nahdlatul Ulama (NU)

LEMBAGA Tahkim atau lembaga arbitrase internal menjadi instrumen krusial bagi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjaga marwah jamiyah di tengah dinamika hukum organisasi yang kompleks. Belakangan ini organisasi NU juga telah terjadi rentetan kasus yang tidak jelas prosedur penyelesaian dan payung hukumnya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa kebal hukum dan 'mau menang sendiri'. Maka, berikut adalah uraian mendalam mengenai urgensi lembaga tersebut:

Penyelesaian Berbasis Nilai dan Syariat

Lembaga Tahkim berfungsi sebagai forum mediasi yang tidak hanya mengedepankan aspek legalitas formal, tetapi juga nilai-nilai fiqih dan tradisi keislaman yang menjadi jiwa organisasi. Penyelesaian sengketa melalui tahkim memungkinkan perkara diselesaikan dengan pendekatan islah yang menekan potensi perpecahan antarkubu yang seringkali muncul dalam proses litigasi di pengadilan negeri.

Independensi dari Intervensi Eksternal

NU sebagai organisasi kemasyarakatan memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan adanya Lembaga Tahkim yang independen, NU meminimalisir keterlibatan aktor di luar organisasi dalam urusan internal. Ini adalah bentuk kedaulatan organisasi yang memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis tetap berada di tangan ahli yang memahami khittah dan AD/ART NU tanpa tekanan eksternal.

Meritokrasi dan Akuntabilitas Hukum

Lembaga Tahkim yang kredibel berperan sebagai pengawas kepatuhan terhadap konstitusi organisasi (AD/ART). Keputusan tahkim yang berbasis pada data valid dan kajian hukum mendalam akan memaksa setiap pengurus untuk bertindak sesuai koridor jabatan masing-masing.

Hal ini menjadi filter agar posisi pengurus diisi oleh mereka yang benar-benar kompeten, bukan sekadar basis kepentingan politik, sehingga sistem meritokrasi di NU dapat berjalan secara objektif.

Mitigasi Risiko Perpecahan

Sengketa internal seringkali memicu dualisme kepengurusan yang melumpuhkan produktivitas jamiyah. Lembaga Tahkim menyediakan jalur konstitusional untuk memutus perselisihan secara adil, transparan, dan mengikat. Dengan tersedianya jalur ini, potensi sengketa yang berkepanjangan dapat dipangkas sejak dini sebelum meluas dan merusak soliditas jamaah di tingkat akar rumput.

Presisi dan Kepastian Hukum Internal

Dalam hierarki regulasi NU, Lembaga Tahkim bertindak untuk menginterpretasikan aturan-aturan yang bersifat teknis namun krusial bagi keberlangsungan organisasi. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa setiap pasal dalam AD/ART atau peraturan organisasi (Perkum) tidak ditafsirkan secara liar untuk kepentingan golongan tertentu. Keputusan yang dihasilkan akan memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh perangkat perkumpulan.

Penguatan Kepercayaan Warga Nahdliyin

Kasus-kasus di PBNU yang mengalami kebuntuan atau tidak memiliki solusi tuntas sering kali berakar pada ketiadaan mekanisme yudisial yang kuat dan independen. Tanpa adanya lembaga yang benar-benar berwibawa untuk menengahi, konflik internal cenderung berlarut-larut.

Berikut adalah contoh dinamika kasus yang sering terjadi dan sulit mendapatkan solusi tuntas:

Sengketa Aset di Tingkat Badan Otonom :

Banyak kasus dugaan penggelapan atau tidak dikembalikannya aset organisasi oleh mantan pimpinan badan otonom (seperti JATMAN) sering kali tidak mendapatkan solusi yang transparan karena ketiadaan catatan historis yang formal. Ketika dokumentasi tidak lengkap, sengketa ini berakhir pada perdebatan narasi tanpa adanya keputusan hukum internal yang mengikat.

Dualisme Kepengurusan di Tingkat Cabang :

Perselisihan mengenai legitimasi kepengurusan cabang sering kali terjebak dalam kepentingan elitis yang saling berlawanan. Karena tidak adanya lembaga tahkim yang independen dan diakui secara universal, keputusan PBNU dalam menunjuk pengurus definitif atau caretaker sering kali memicu resistensi baru yang justru semakin memperlemah soliditas jamiyah di akar rumput.

Ambiguitas Interpretasi AD/ART :

Banyak sengketa muncul akibat penafsiran pasal-pasal AD/ART yang sengaja dibuat kabur untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Tanpa Majelis Tahkim yang objektif, pasal-pasal tersebut menjadi alat legitimasi bagi pihak yang sedang memegang kekuasaan (eksekutif), sehingga pihak yang kalah tidak memiliki ruang untuk mencari keadilan konstitusional.

Transisi Kepemimpinan yang Tidak Tertib :

Kasus di mana pemimpin lama tidak melakukan serah terima inventaris aset secara resmi setelah masa jabatannya berakhir sering kali dibiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan aturan internal yang seharusnya memastikan transisi berjalan secara administratif dan akuntabel.

"Fenomena di atas ditambah dengan konflik dalam tubuh PBNU sendiri dari isu tambang, zionisme, yang berujung tindakan Nir adab 'kubu sultan' dalam Munas Kombes NU di Ploso, Jatim untuk menolak tempat Muktamar 35 di Lirboyo, disusul tindakan veto Rais Amm yang otoriter dan lainnya, menunjukkan bahwa ketika lembaga yudisial internal NU tidak memiliki integritas dan otoritas yang memadai, konflik internal bukan lagi diselesaikan berdasarkan aturan konstitusi, melainkan melalui negosiasi politik yang tidak pernah memberikan kepastian hukum, bahkan cenderung melanggengkan kesewenang-wenangan oknum pimpinan tanpa dasar hukum yang jelas."

Akibatnya, kepercayaan warga Nahdliyin terhadap kemampuan PBNU dalam mengelola organisasi secara profesional, dan memecahkan masalah dirinya sendiri akan terus diragukan di mata publik.

Ketika perkara diselesaikan dengan cara yang adil, terbuka, dan independen, kepercayaan warga Nahdliyin terhadap PBNU akan meningkat.

Legitimasi kepemimpinan tidak lagi hanya bergantung pada struktur, tetapi pada rekam jejak penyelesaian masalah yang cerdas dan solutif.

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

1 week ago | [YT] | 19

Suluk Matan

Menyerahkan Mekanisme Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU kepada AHWA: Menutup Celah Politik Uang dan Menjaga Marwah Organisasi

GAGASAN untuk menyerahkan pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepenuhnya kepada Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) merupakan upaya radikal namun logis untuk memutus mata rantai politik uang dalam suksesi kepemimpinan organisasi.

Secara konstitusional, mekanisme AHWA sendiri sebenarnya telah diadopsi dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU, khususnya untuk pemilihan Rais Aam, guna memastikan figur yang terpilih adalah sosok yang memiliki otoritas moral, keilmuan, dan integritas tinggi (al-alim, al-wara’, dan al-azhad).

Jika mekanisme ini diperluas atau diperketat untuk menghindari praktik transaksional, beberapa argumentasi ilmiah dan sosiologis berikut menjadi krusial untuk dipahami:

Pertama, redefinisi otoritas dalam sistem AHWA. Dalam kitab-kitab klasik fiqih siyasah, konsep Ahlul Halli wal Aqdi merujuk pada kelompok yang memiliki kapasitas untuk melepaskan (halli) dan mengikat (aqdi) sebuah kebijakan atau kepemimpinan.

Jika pemilihan Rais Aam dilakukan melalui musyawarah tertutup oleh para ulama yang telah teruji rekam jejaknya, maka posisi politik organisasi akan lebih terjaga dari pengaruh eksternal atau kepentingan pragmatis pemodal. Pengalaman empiris dalam Muktamar ke-33 di Jombang (2015 M/1436 H) menunjukkan bahwa AHWA dipilih untuk menyeleksi Rais Aam guna meredam rivalitas yang cenderung koruptif di tingkat grassroot.

Kedua, mitigasi politik uang melalui sentralisasi legitimasi. Praktik politik uang dalam pemilihan ketua organisasi massa berbasis massa besar seringkali terjadi karena besarnya biaya mobilisasi suara (voting). Ketika pemilihan diserahkan kepada AHWA, titik tekanan atau bargaining position berpindah dari mobilisasi massa (yang membutuhkan dana besar) menuju diskusi mendalam mengenai kualitas kepemimpinan.

Secara sosiologis, ini adalah bentuk meritokrasi di mana legitimasi tidak lagi diukur dari jumlah dukungan suara yang dibeli, melainkan dari konsensus para ulama yang memiliki kedalaman ilmu dan keberpihakan pada khittah.

Ketiga, tantangan transparansi dan akuntabilitas. Kritik utama terhadap sistem AHWA adalah potensi munculnya elitisme atau oligarki ulama jika kriteria anggota AHWA tidak transparan.

Agar sistem ini solutif, penentuan kriteria anggota AHWA harus dirumuskan secara ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan konstituen. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa tindakan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat (tasharruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahah).

Keempat, menjaga Khittah 1926. Mengembalikan otoritas pemilihan kepada para ulama melalui mekanisme yang bersih adalah cara paling elegan untuk menjauhkan PBNU dari tarik-menarik kepentingan politik praktis. Politik uang bukan hanya merusak tatanan organisasi, tetapi juga merendahkan martabat ulama dan merusak esensi gerakan NU sebagai organisasi keagamaan yang berfokus pada pembinaan umat.

Sebagai langkah perbaikan, organisasi perlu mempertegas kriteria anggota AHWA agar tidak sekadar formalitas. Kriteria tersebut harus melibatkan rekam jejak keilmuan yang valid, keterlibatan aktif dalam pengembangan pemikiran Islam, serta keteguhan dalam menjaga jarak dengan kepentingan kekuasaan. Dengan cara ini, pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum tidak lagi menjadi ajang pasar terbuka bagi pemilik modal, melainkan menjadi proses musyawarah yang agung untuk menentukan arah besar organisasi ke depan.

"Kesimpulannya, penyerahan pemilihan kepada AHWA yang diperkuat dengan regulasi internal yang ketat adalah langkah strategis untuk memurnikan organisasi. Ini adalah bentuk komitmen untuk menempatkan martabat agama di atas kepentingan duniawi, sekaligus memastikan bahwa pemimpin yang lahir dari rahim NU adalah sosok yang benar-benar mewarisi tradisi ulama salaf yang alim, berintegritas, dan solutif bagi umat."

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

1 week ago | [YT] | 34

Suluk Matan

"TOTAL WAR" : Muktamar NU ke-35 dan Taruhan Terakhir Hegemoni Ba'alawi

(Ketika Kursi Rais Aam Menjadi Benteng Pertahanan Terakhir Ba'alawi Selama Berabad-abad Menipu Umat Islam Akan Runtuh)

Panggung Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, 1-5 Agustus 2026 ini tampaknya bukan lagi sekadar forum ilmiah bathsul masail atau konsolidasi umat, melainkan telah bergeser menjadi arena 'hidup mati' bagi eksistensi sebuah klan. Istilah "total war" atau perang semesta total rasanya tidak berlebihan untuk menggambarkan kepanikan yang sedang melanda kubu Ba'alawi. Sampai rela 'kesurupan' pada Munas-Kombes NU yang lalu di Ploso untuk menolak Lirboyo sebagai tuan rumah muktamar.

Mengapa? Karena kalkulasi politiknya sangat sederhana dan brutal: jika kubu sultan, mbah Rais Aam yang menjadi pelindung mereka tumbang, maka berakhirlah pula masa bulan madu klan ini di dalam struktur kultural maupun struktural ormas terbesar di dunia ini. Veto Rais Amm sebagai andalan pun muncul untuk mengakomodir kepentingan mereka.

Selama puluhan tahun, sebagian oknum klan ini menduduki posisi nyaman dalam piramida sosial keagamaan berkat narasi hak istimewa keturunan, dan 'difasilitasi' elit agama negeri ini.

Namun, roda sejarah berputar, dan sains genetika serta metodologi kritik kitab sejarah belakangan ini telah meruntuhkan klaim-klaim absolut tersebut. Di tengah hantaman badai ilmiah yang diinisiasi oleh para kiai muda dan akademisi pesantren, satu-satunya jangkar yang membuat mereka tetap bisa "menjual" narasi lama adalah proteksi dari pucuk pimpinan tertinggi di jajaran syuriyah.

Jika kita bedah dengan logika mendalam, ketergantungan pada figur Rais Aam ini sebenarnya adalah pengakuan tidak langsung akan lemahnya argumentasi ilmiah mereka sendiri. Sebuah klan yang mengklaim memiliki legitimasi langit seharusnya tidak perlu gemetar menghadapi sebuah muktamar organisasi duniawi.

"Mengapa harus sampai "total war", mati-matian diawali dengan langkah menolak Lirboyo, jika klaim keilmuan dan nasab mereka memang kokoh tak terbantahkan?"

Ketakutan yang masif ini justru menunjukkan bahwa fondasi yang mereka injak saat ini sangat rapuh, sehingga hilangnya satu figur pelindung di jajaran pucuk pimpinan "kubu sultan" NU akan langsung meruntuhkan seluruh narasi-narasi palsu dominasi mereka.

Kekalahan kubu Rais Aam dalam Muktamar ke-35 ini akan menjadi lonceng kematian bagi hegemoni Ba'alawi di NU. Tanpa adanya perisai struktural dari atas, arus bawah NU yang kini semakin cerdas, rasional, dan berbasis data literatur valid akan bergerak melakukan pembersihan total terhadap narasi-narasi takhayul genealogis.

Struktur NU ke depan diprediksi akan kembali kepada khittah aslinya:

"Menghormati seseorang berdasarkan kapasitas keilmuan dan integritasnya, bukan berdasarkan lembaran syajarah palsu yang tidak punya validitas dalam ilmu sejarah modern, bahkan DNA mereka sendiri 'berbicara' kalau mereka palsu."

Sungguh sebuah ironi sejarah yang sangat menggelitik. Klan yang berabad-abad begitu jumawa dan menganggap diri mereka berada di atas angin, menipu dunia Islam dengan nasab 'bikin-bikinan' moyang mereka, kini harus mempertaruhkan seluruh nasib masa depan mereka pada hasil di sebuah muktamar organisasi Islam terbesar di dunia.

Jika kubu pelindung mereka kalah, mereka harus bersiap menghadapi kenyataan baru:

"Menjadi penonton di rumah besar NU yang selama ini coba mereka kuasai."

Maka, Muktamar NU ke-35 ini bukan lagi sekadar memilih pemimpin, melainkan sebuah sidang penentuan apakah NU akan kembali menjadi milik umat secara ilmiah, atau tetap tersandera oleh kepentingan klan penipu beserta sisa-sisa agenda kolonialnya ?

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

1 week ago | [YT] | 49

Suluk Matan

Mengapa Nazaruddin Umar Tak Layak Menjadi Ketua Umum PBNU ?

(Dosa Besar Nasaruddin Umar: Menghianati Nadliyyin, Dari Menteri Agama dan Tokoh NU Menjadi 'Tim Sukses' Organisasi Sempalan NU)

PUBLIK masih ingat betul bagaimana sebuah anomali etika dipertontonkan di Masjid Istiqlal pada 10 Agustus 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam merawat kerukunan, justru memilih hadir dalam forum JATMA Aswaja. Organisasi ini bukanlah entitas resmi, melainkan organisasi sempalan yang dibidani oleh Habib Luthfi bin Yahya (LBY) pada 9 Mei 2025 sebagai tandingan bagi JATMAN yang sah di bawah naungan PBNU.

Ironi ini semakin tajam jika kita menengok ke belakang, tepatnya pada 7 Juli 2025, saat Pelantikan dan Rakernas I Idarah Aliyah JATMAN digelar di Pondok Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo. Sang Menteri Agama memilih absen tanpa alasan yang jelas.

Ketidakhadiran di forum resmi organisasi yang sah, namun sangat antusias merestui forum sempalan sebulan kemudian, adalah sebuah pernyataan sikap dan pesan politik yang telanjang:

"Nazaruddin lebih memilih menjadi kurator perpecahan ketimbang pengayom umat !"

"Nazaruddin lebih memilih loyal kepada LBY yang telah menghianati NU, dari Pada NU dan Nahdliyyin ! "

Lebih memuakkan lagi, Nazaruddin adalah bagian dari jajaran pengurus PBNU, NU lah yang membesarkannya. Betapa indahnya pengkhianatan ini; seorang pengurus PBNU justru menggunakan kursi menteri untuk melegitimasi lahirnya organisasi yang 'dirancang khusus' untuk membelah rumah besarnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar keteledoran administratif, melainkan sabotase sistemik terhadap marwah organisasi NU yang membesarkannya.

Bandingkan langkah culas ini dengan sikap Presiden Prabowo Subianto. Sang Presiden, yang tidak memiliki beban sejarah di tubuh NU, justru menunjukkan kepekaan psikologis yang luar biasa dengan memilih untuk tidak hadir di forum organisasi sempalan NU di Istiqlal tersebut.

Sementara sang Menteri, yang notabene adalah orang dalam PBNU, justru tampak begitu bernafsu memberikan legitimasi kepada kelompok pembangkang.

"Dengan rekam jejak pengkhianatan yang nyata ini, pantaskah sosok seperti Nasaruddin Umar bermimpi duduk di kursi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 nanti?"

Sebuah organisasi yang didirikan untuk menjaga kemaslahatan umat tentu tidak membutuhkan nakhoda yang sibuk menggalang barisan sempalan. Menjadikan Nazaruddin Umar sebagai calon Ketua Umum PBNU bukan hanya penghinaan terhadap nalar sehat, tetapi juga sebuah lelucon tragis bagi Nahdliyin yang masih memegang teguh martabat organisasi.

Nasaruddin Umar telah membuktikan bahwa loyalitasnya bukan untuk NU, melainkan untuk agenda kelompok yang hobi 'memecah belah'.

"Jika untuk menjaga kesatuan rumah sendiri saja Nazaruddin sudah gagal total dan justru memilih menjadi tim sukses pihak luar, maka jabatan Ketua Umum PBNU hanyalah baju kebesaran yang terlalu mewah bagi seseorang yang telah menginjak-injak kepercayaan warga Nahdliyin."

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

1 week ago | [YT] | 50

Suluk Matan

Membongkar Tabir Geger Tambang Dibalik Muktamar NU Ke-35 : Potensi Kehilangan Kontrol 'Kubu Sultan' Terhadap Agenda-Agenda Tambang

KONFLIK internal di Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memuncak akhir-akhir ini bukan sekadar silang pendapat administratif, melainkan benturan kepentingan ekonomi ekstraktif yang sangat masif. Fokus utamanya adalah lahan konsesi tambang batubara seluas kurang lebih 26.000 hektar yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

Secara faktual, konsesi ini menjadi magnet bagi para pemburu rente. Namun, kalangan internal yang kritis terhadap arah kebijakan PBNU saat ini menganggap konsesi tersebut sebagai musibah, bukan anugerah.

Narasi yang berkembang di kalangan pengkritik atau yang sering disebut sebagai kubu yang mempertahankan garis khittah adalah bahwa tambang ini justru menjadi kutukan yang memecah belah jamiyah.

Terkait dengan penyebutan Lirboyo sebagai lokasi Muktamar ke-35, berbuah resistensi (penolakan) yang muncul dari 'Kubu Sultan', dengan perilaku yang tanpa malu dihadapan para masayikh sepuh NU, layaknya seperti orang 'kesurupan' pada forum Munas Kombes NU Ploso kemarin, bisa dibaca sebagai bentuk ketakutan atas hilangnya kontrol terhadap 'agenda-agenda tambang'.

Dan tentunya Lirboyo, sebagai salah satu mercusuar pesantren salaf yang sangat berpengaruh, memiliki simbolisme kuat dalam menjaga independensi NU.

Jika forum tertinggi organisasi dipindahkan ke sana, maka agenda-agenda yang selama ini dianggap keluar dari jalur, termasuk pihak-pihak yang bernafsu terhadap pengelolaan tambang yang berpotensi merusak ekosistem dan martabat organisasi, akan menghadapi tantangan legitimasi yang sangat berat.

Kritik tajam dari kalangan pengasuh pondok pesantren terhadap keterlibatan PBNU dalam bisnis tambang sebenarnya sangat beralasan secara historis dan ideologis. NU sejak awal adalah entitas yang mengadvokasi masyarakat lemah. Ketika struktur organisasi justru menjadi bagian dari industri ekstraktif yang seringkali meminggirkan masyarakat lokal, maka gugatan moral itu menjadi sangat keras.

Penyebutan Lirboyo bukan sekadar urusan tempat, melainkan sebuah pernyataan sikap bahwa ada kekuatan besar yang ingin mengembalikan marwah NU ke akar pesantren, menjauhkannya dari praktek-praktek transaksional dengan penguasa maupun pengusaha. Respon negatif dari pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dengan wacana tersebut merupakan cerminan dari kegelisahan mereka akan terputusnya akses ekonomi yang selama ini mereka nikmati atas nama organisasi.

Pada dasarnya, ini adalah pertarungan antara menjaga integritas organisasi yang berlandaskan khittah dengan pragmatisme kekuasaan yang cenderung koruptif.

Jika pada akhirnya Muktamar ke-35 diselenggarakan di basis pesantren yang kuat, maka peluang terjadinya evaluasi total atas kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang, termasuk tidak menutup kemungkinan pembatalan konsesi tambang, hal ini tentunya masih menjadi opsi yang sangat terbuka lebar.

Inilah yang menjadi momok menakutkan bagi mereka yang saat ini berada di kursi kepemimpinan yang bisa jadi saat ini, telah 'tersandera' janji-janji manis para 'bohir' dan 'mimpi-mimpi' dari hasil kontrak konsesi batubara tersebut.

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

2 weeks ago | [YT] | 38

Suluk Matan

NU DIBAWAH KEPEMIMPINAN KH. MIFTAHUL AKHYAR MENUJU NIR-ADAB, DIRUSAK OLEH OPERATOR-OPERATOR POLITIK

ANOMALI perilaku yang terjadi di Ploso adalah alarm keras bagi Nahdlatul Ulama. Peristiwa tersebut bukan sekadar insiden teknis persidangan, melainkan simptom degradasi adab yang akut. Ketika forum yang seharusnya menjadi wadah musyawarah para kiai justru tercemar oleh tindakan nunjuk-nunjuk, interupsi bising, dan sikap konfrontatif ala demonstrasi mahasiswa, maka pada saat itulah marwah organisasi sedang dipertaruhkan di ambang kehancuran.

Kritik tajam terhadap fenomena ini dapat diurai dalam beberapa poin fundamental:

Pertama, krisis literasi terhadap tradisi. Perilaku tersebut membuktikan bahwa infiltrasi budaya aktivisme yang nir-adab telah masuk ke jantung organisasi. Para pengurus yang merasa bangga dengan gaya perlawanan terbuka, provokasi, dan tekanan fisik telah gagal memahami posisi mereka dalam struktur organisasi yang fondasinya adalah ketaatan kepada kiai.

Mengadopsi metode gerakan mahasiswa untuk menekan pimpinan sidang adalah sebuah langkah keliru yang justru memamerkan ketidakmampuan mereka dalam berdialektika secara intelektual dan bermartabat.

Kedua, pengkhianatan terhadap pakem santri. Dalam tradisi pesantren, adab berada jauh di atas ilmu, apalagi di atas ambisi jabatan. Tindakan menunjuk-nunjuk pimpinan sidang adalah bentuk pembangkangan simbolis yang sangat vulgar.

Ketika seseorang berani melanggar batas kesantunan di depan kiai sepuh, ia sebenarnya sedang menghancurkan legitimasi dirinya sendiri di mata jamaah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi:

"Organisasi NU kini lebih banyak diisi oleh mereka yang mahir berpolitik transaksional namun kering akan kedalaman spiritualitas santri."

Ketiga, ancaman sekularisasi perilaku di dalam jamiyah. Jika perilaku konfrontatif ini dibiarkan menjadi tren, NU akan kehilangan pembeda fundamentalnya dengan organisasi politik biasa. Keunggulan komparatif NU terletak pada mekanisme internalnya yang mampu menyelesaikan friksi tanpa harus meledak menjadi tontonan publik yang memalukan.

Ketika forum internal berubah menjadi arena pertunjukan ego, maka NU kehilangan benteng pertahanan moralnya. Keberhasilan Gus Kautsar dan panitia lokal yang terpaksa turun tangan untuk meredam kegaduhan adalah bukti bahwa institusi ini kini sangat bergantung pada intervensi personal di luar struktur, untuk menambal kebocoran perilaku para pengurusnya yang tidak beradab.

Keempat, kerentanan terhadap infiltrasi kapital. Harus diakui, munculnya sosok-sosok yang membawa gaya aktivisme kasar seringkali berkelindan dengan agenda-agenda kepentingan yang dibawa dari luar.

"Perilaku kasar di forum resmi adalah cara instan untuk menciptakan kekacauan, mengulur waktu, atau memaksakan kehendak demi kepentingan pihak tertentu. Ini adalah bentuk pragmatisme yang sudah tidak lagi malu-malu. Mereka yang melakukan itu bukanlah santri yang sedang berkhidmah, melainkan operator politik yang sedang menyamar."

Sebagai kesimpulan, anomali di Ploso adalah tamparan bagi seluruh pengurus NU. Jika adab tidak segera dikembalikan ke posisi semula, maka Muktamar mendatang hanya akan menjadi ajang pertarungan kekuasaan yang gersang, jauh dari nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang selama ini diperjuangkan.

NU bukan organisasi aktivis mahasiswa yang tumbuh dari budaya agitasi, melainkan jamiyah para ulama yang dibangun di atas dasar akhlak. Siapa pun yang tidak mampu menempatkan adab di atas ambisi politiknya, sebaiknya tidak berada di dalam struktur organisasi ini.

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

2 weeks ago | [YT] | 56

Suluk Matan

ELITISME DAN PRAGMATISME MUNAS PLOSO: PBNU SIBUK URUS REBUTAN KUASA DAN TAMBANG DI TENGAH ANCAMAN KETAHANAN ASWAJA

MUSYAWARAH Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, baru saja usai dengan menyisakan catatan kritis yang sangat mendalam.

Forum tertinggi di bawah Muktamar ini justru diwarnai keributan, interupsi, hingga aksi saling dorong antarpeserta yang mencoreng kesucian forum ulama.

Ironisnya, ketegangan fisik dan perdebatan panas tersebut sama sekali bukan dipicu oleh pembelaan terhadap kegelisahan iman atau kegundahan umat di akar rumput. Polarisasi terjadi akibat benturan kepentingan internal, mulai dari perebutan lokasi Muktamar ke-35 hingga wacana kontroversial untuk menghapus sistem "one man one vote" dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.

Keinginan elite PBNU untuk memangkas hak suara Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang (PW/PC) melalui mekanisme "Ahlul Halli wal Aqdi" atau Ahwa,

"Apakah ini cerminan mundurnya alam demokrasi di tubuh jam'iyah? Atau ini adalah upaya dari para sesepuh untuk menjembantani konflik yang selama ini terjadi antara tanfidziah dan syuriah di berbagai tingkatan organisasi NU?"

Tapi, ada juga pernyataan dari panitia bahwa tidak semua pengurus daerah layak dan memiliki kemampuan untuk memilih, hal ini dianggap oleh peserta lain sebagai bentuk keputusan sepihak yang sangat elitis dan meremehkan kecerdasan warga struktural di daerah.

Di sisi lain, antusiasme peserta justru memuncak dan disambut sorak-sorai ketika membahas legalitas pengelolaan tambang agar mutlak menjadi milik organisasi, bukan pribadi pengurus. Hal ini mempertegas adanya pergeseran pragmatis yang sangat nyata, di mana urusan konsesi ekonomi dan distribusi kekuasaan jauh lebih seksi untuk diperdebatkan secara emosional ketimbang urusan ideologis kemasyarakatan.

Kegagalan terbesar Munas Ploso ini adalah kegagalan fatal dalam membaca skala prioritas dan kegelisahan riil masyarakat. PBNU tampak menutup mata dan bungkam seribu bahasa terhadap isu paling krusial yang hari ini sedang mengguncang bangunan keagamaan masyarakat bawah, yaitu absennya sikap tegas organisasi terhadap polemik validitas nasab Ba'alawi dan doktrin-doktrin keagamaan mereka.

Saat ini, warga di tingkat akar rumput sedang berjuang sendirian menghadapi badai distorsi sejarah, klaim supremasi nasab, dan doktrin-doktrin yang berpotensi merusak tatanan Islam "Ahlus Sunnah wal Jamaah" di Nusantara.

Pemalsuan narasi sejarah yang secara sistematis merendahkan para ulama pribumi serta mengancam eksistensi ketahanan spiritual lokal sama sekali tidak mendapat porsi pembahasan, apalagi solusi, dalam rekomendasi resmi Munas.

Absennya pembahasan mengenai ancaman doktrin Ba'alawi, pemalsuan nasab, dan manipulasi sejarah ini membuktikan bahwa elite organisasi sedang mengalami disorientasi gerakan yang akut. Mereka lebih memilih sibuk menata oligarki internal melalui pembatasan hak pilih daerah dan mengamankan aset tambang, ketimbang menjaga marwah ilmiah keagamaan dari ronggongan klaim-klaim sepihak yang meresahkan jamaah.

Jika PBNU terus mengabaikan isu krusial masyarakat dan lebih memprioritaskan urusan politik kekuasaan serta bagi-bagi konsesi, maka jargon menjaga marwah dan memperkaya khidmah hanya akan berakhir sebagai slogan kosong tanpa makna.

Struktur tertinggi organisasi tampaknya harus diingatkan kembali pada amanah dan estafet kepemimpinan "Hadratussyekh" KH Hasyim Asy'ari yang selalu berdiri tegak demi kebenaran ilmiah, pemurnian akidah, dan kemaslahatan umat, bukan demi kenyamanan materi para elite.

— Red./SL.

www.MarwahNu.com/

#pbnu #nasab #palsu #baalawi #fyp

INDONESIA MENGGUGAT
(DAFTAR 50 JUDUL ARTIKEL)

Nasab, Ilmu, dan Kedaulatan Akal Umat

(Bunga Rampai Kritik Nasab, Otoritas, dan Rasionalitas Islam)

🔗
www.facebook.com/share/p/1FavCpsA6T/

2 weeks ago | [YT] | 31