ARNet TV

Kicau Mania Perseteruan Politik Jokowi dan Prabowo, "Roy Suryo dan Tifa Jadi Tawanan"
-------
Ditulis:
Heru Subagia
Pengamat Politik

Sangat meyakinkan bila Tokoh Nasional yang melakukan perlawanan terhadap Jokowi yakni Roy Suryo dan Dokter Tifa pada akhirnya menjadi 'Paket Sandera Politik’ Jokowi-Prabowo.

Dua kekuatan politik besar di negeri ini Geng Solo dan Kertanegara, dari awal dalam satu komando kemenangan dalam Pilpres 2024 pasangan Prabowo -Gibran hingga menang telak satu putaran dan berakhir sebuah konfrontasi politik yang tak dapat terhindarkan.

Tokoh Besar

Rupanya skenario besar Joko Widodo tidak secara utuh dan menyeluruh dipahami dan bertransformasi ke pendukung mania Jokowi. Kesalahan atau juga kesengajaan hingga apa yang saat ini langkah politik beserta keputusannya Jokowi sering kali tidak bisa dipahami dan diterjemahkan secara akurat . Justru sebaliknya , sangat bertolak belakang.

Berkembang sebuah perseteruan besar beserta analisanya , sedang mencari siapa orang besar dibalik dalang atau suport Roy Suryo dan Dr. Tifa hingga lepas dari Penahanan di Kejari Jakarta Selatan.

Pertanyaan ini muncul dari desakan pendukung Jokowi yang telah kecewa besar atas terbebasnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dari jeratan Penahanan dari Polda Metro Jaya hingga Kejari Jaksel.

Relawan dan juga Tim Hukum Jokowi, Sekjen Peradi Bersatu, Ade Darmawan, yang menyebut Presiden ke-7 RI Jokowi bakal mengungkap sosok 'orang besar' di balik tidak ditahannya Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma. Disenilah letak kesalahannya seorang pembela Jokowi yang sudah berani menyimpulkan jika ada pihak lain berpengaruh mengintervensi proses hukum di Kejari Jakarta Selatan.

Jokowi Dalangnya?

Penulis justru memiliki pandangan berbeda terkait polemik yang berkembang setelah Roy dan Tifa tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meski sebelumnya sempat menjalani proses penahanan oleh Polda Metro Jaya.

Banyak kemungkinan adanya campur tangan pihak lain sebagaimana disinggung Ade Darmawan perlu dilihat dari perspektif politik yang lebih luas.

Dengan melihat tekanan dan juga langkap politik Jokowi yang akan dimainkan, justru kemungkinan besar intervensi Permintaan Tidak Menahan Roy Suryo dan Dr Tifa dari Jokowi. Mungkin terasa aneh dan halu tapi semua bisa terjadi mengingat langkah bidak catur JOKOWI selama ini sangat Misterius dan Mematikan. Sepatah bilang ibarat Jokowi naik motor, nyalakan lampu sen kanan belok kiri.

Strategi Politik Berubah

Jokowi sedang bermanuver dan ambil keputusan berbelok arah taktik dan strategi. Dari jalan Permainan hukum hingga banting setir totalitas skenario politik berkelanjutan.

Karenanya keyakinan bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa justru berpotensi berasal dari kehendak politik pihak Jokowi sendiri atas perhitungan yang jeli dan matang.

Kekacauan pemahaman politik yang berubah drastis ini tidak dipahami oleh para relawannya. Karena itu, bisa dipahami bahwa pernyataan Ade Darmawan menuai paradoks, yang menyebut adanya sosok besar di balik keputusan tersebut bisa saja justru terjebak dalam dinamika politik yang sedang berlangsung di bawah racikan bosnya sendiri yakni Jokowi.

Artinya, apa yang dinyatakan Ade Darmawan memicu untuk bisa membuka rahasia besar, orang besar di balik lepasnya Roy dan Tifa dari penahanan Kejari Jaksel. Tali sialnya , Ade terjebak dalam permainan politik Jokowi sendiri.

Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Dalam analisis perubahan langkah politik yang diambil Jokowi, setidaknya ada pola yang politik yang wajib diperhatikan dan dipertimbangkan. Jokowi sudah tidak lagi akan duduk dan berfoto hingga menerima tabu di Kediaman Solo. Jokowi sudah bosan menjadi warga biasa dan sejumlah Agenda politik siap untuk dieksekusi hingga harus turun lapangan .

Informasi yang beredar mengenai langkah politik yang diambil pertama kalinya adalah Jokowi sudah berjaket PSI. Kabar ini sontak menjadi petunjuk kepastian identitas politik terbaru dari Jokowi.

Dengan demikian, Jokowi sudah identik PSI dan akan segera bertransformasi menjadi entitas politik PSI, bukan lagi seorang warga biasa, mantan presiden dua periode atau politisi pencatan kader PDIP.

Infiltrasi Politik Ke Daerah

Jokowi sudah mengantongi jadwal runtun kunjungan politik di sejumlah wilayah Indonesia. Di akhir Juni ini Provinsi Lampung menjadi daerah perdananya kampanye politik. Disusul kemudian wilayah NTB dan Jabar .

Jokowi akan diperkirakan semakin aktif dalam kegiatan politik nasional, membangun image baru dan kekuatan parpol PSI.

Bisa disimpulkan bahwa arah politik Jokowi menunjukkan arah politik Jokowi yang semakin tegas dalam menentukan posisi politiknya.

Konfigurasi Politik Berubah

Identitas dan Keputusan politik yang diambil Jokowi dipastikan nantinya akan berdampak pada konfigurasi politik nasional.

Bahkan bisa berpendapat bahwa jika Jokowi benar-benar memilih jalur politik tertentu, maka hal itu dapat dimaknai sebagai perubahan hubungan politik dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Bukan rekonsiliasi atau keberlanjutan politik tetapi konfrontasi politik baru yang terjadi .

Dengan bergabungnya ke PSI, Jokowi sudah mempertegas posisinya berhenti bersekutu dengan Prabowo. Ini artinya Jokowi sudah khidmat dalam pendirian politiknya.

Sialnya Roy dan Tifa Disebut Jadi 'Sandera Politik kedua belah pihak dan menduga kasus yang kini menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa telah berkembang melampaui aspek hukum semata dan akan berfokus dalam urusan politik.

Pertandingan penuh konflik politik Prabowo dan Jokowi sudah nyata dan terbebasnya Roy Suryo dan Dr.Tifa adalah perkelahian politik dan pengaruh dua mantan presiden.

3 days ago | [YT] | 10

ARNet TV

ROY SURYO dan Dr Tifa Manjadi Kelinci Percobaan Perseteruan Konflik Politik Jokowi Vs Prabowo

Dikutip dari Fajar.co.id
--------

Heru Subagia Sebut Penahanan Roy-Tifa Bisa Jadi Blunder Politik Jokowi

Muhammad Nursam - Nasional
Senin, 22 Juni 2026 21:53 WITA

FAJAR.CO.ID JAKARTA -- Keputusan tidak dilakukannya penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) di tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjadi angin segar.

Hanya saja, Ketua Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon, Heru Subagia, melihat adanya sejumlah pihak yang memiliki kepentingan besar terhadap perkembangani polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, tersebut.

Dikatakan Heru, setidaknya ada tiga pihak yang dinilai memiliki kepentingan agar Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak mengalami penahanan dalam proses hukum yang berjalan.

Heru Sebut UGM Punya Kepentingan Akademik
Heru menjelaskan bahwa pihak pertama yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kata dia, kampus yang menjadi almamater Jokowi itu berada di posisi penting karena menjadi pusat perdebatan terkait polemik ijazah yang selama ini bergulir di ruang publik.

"Setidaknya tiga pihak dalam hal ini yang mempunyai kepentingan sangat mendesak, bagaimana Roy dan Tifa bisa dibebaskan dalam kasus yang sifatnya represif. Termasuk di dalamnya penanganan," ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin

"Yang pertama, UGM, dalam hal ini mempunyai kepentingan bahwa institusi tertua ini menjadi lokus peristiwa polemik ijazah Jokowi," tambahnya.

Ia menilai UGM memiliki kepentingan dari sisi akademik dan intelektual untuk menjaga marwah institusi di tengah polemik yang berkembang.

"Kepentingannya apa UGM? Secara akademik dan intelektual," tukasnya.

Heru bahkan menduga terdapat keterlibatan berbagai pihak yang berkaitan dengan UGM untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Saya meyakini tetap ada intervensi yang melibatkan stakeholder UGM untuk menjaga netralitas dan kondusifitas para pihak yang sedang berkonflik saat ini," sebutnya.

"Karenanya, terbebasnya Roy Suryo dari penanganan Kejari ini, patut dihargai dan diduga keterlibatan UGM," lanjut dia.

Jokowi Disebut Punya Kepentingan Politik
Selain UGM, Heru menyebut Jokowi juga memiliki kepentingan langsung terhadap perkembangan kasus tersebut.

Baginya, posisi Jokowi sebagai pelapor membuat setiap langkah hukum terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap dirinya.

"Pihak kedua dalam hal ini tentunya Jokowi. Ini berkaitan dengan usulan dan tekanan saya ke pihak Jokowi, secara pendekatan apapun, penanganan Roy Suryo dan Tifa ini pihak yang dirugikan justru Jokowi sendiri," imbuhnya.

Ia menuturkan bahwa penahanan yang dilakukan aparat justru dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Jokowi.

"Ini bisa terjadi karena apa? Positioning Jokowi saat ini adalah pihak yang melaporkan. Artinya publik akan menyalahkan sikap Jokowi yang arogan untuk menekan institusi penegak hukum," Heru menegaskan.

Menurutnya, proses penangkapan yang sempat dilakukan juga telah menimbulkan perdebatan dari sisi etika maupun politik.

"Penangkapan yang dilakukan Polda Metro Jaya itupun sudah meletakkan posisi Jokowi dalam sebuah pembahasan etika, moral, dan politik yang merugikan dirinya," bebernya.

Heru juga mengaitkan perkembangan kasus tersebut dengan dinamika politik yang melibatkan Jokowi belakangan ini.

Ia menyinggung isu keterlibatan Jokowi dalam struktur Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Saat ini posisi Jokowi sedang melangkah sebagai calon dewan pembina ataupun terlibat dalam struktur PSI," ujarnya.

Diungkapkan Heru, polemik ijazah menjadi isu yang berpotensi membebani langkah politik Jokowi ke depan.

"Ini akan menaruh sebuah kepentingan yang luar biasa ketika berkaitan dengan polemik ijaza, penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya melekat secara pribadi dan PSI sendiri yang menjadi naungan Jokowi," timpalnya.

Ia menekankan bahwa Jokowi membutuhkan kondisi yang steril dari berbagai polemik apabila nantinya lebih aktif dalam kegiatan politik.

"Jokowi akan segera turun gunung mewakili PSI hingga mau tidak mau harus steril dalam berbagai isu. Tidak bikin blunder. Yang paling membelenggu Jokowi saat ini adalah masalah polemik ijazah," jelasnya.

Prabowo Juga Dililit Kepentingan

Selain UGM dan Jokowi, Heru juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki kepentingan tersendiri terhadap perkembangan kasus Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Ia berujar, faktor dukungan politik dan hubungan dengan sejumlah tokoh nasional menjadi pertimbangan penting.

"Ini berkaitan dengan faktor dukungan, baik dalam dukungan tokoh masyarakat pendukung pilpres kemarin ataupun yang independen," lanjutnya.

Heru menyinggung munculnya kritik dari sejumlah tokoh nasional terkait penanganan kasus tersebut.

"Seperti yang kita lihat, penahanan Roy dan Tifa ini memberikan ledakan keras dari tokoh seperti Din Syamsuddin, Amien Rais, dan beberapa mantan Jenderal," ujarnya.

Menurutnya, situasi tersebut dapat menjadi persoalan tersendiri apabila tidak mendapat respons yang tepat dari pemerintah.

"Ini menjadi preseden buruk ketika tidak direspons oleh Prabowo," katanya.

Jadi Angin Segar bagi Pemerintah

Heru berpandangan bahwa keputusan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan dampak positif terhadap citra pemerintahan saat ini.

'Bilamana Prabowo tetap menahan atau memaksa Roy dan Tifa ditahan di Kejari, ini akan menjadi ancaman dan keretakan hubungan emosional tokoh yang terafiliasi dengan Prabowo," terangnya.

Ia bahkan melihat terdapat kemungkinan langkah tersebut menjadi bagian dari pengelolaan konflik politik yang sedang berkembang.

"Ada skenario yang saya anggap ini adalah pembalasan yang dilakukan Prabowo terhadap apa yang dilakukan Jokowi. Inilah sebenarnya yang dikatakan, Prabowo juga melakukan manejemen konflik terhadap isu yang ada," lanjut Heru.

Heru bilang, berbagai kritik yang muncul dari akademisi, pakar hukum, hingga tokoh nasional menjadi faktor yang turut memengaruhi persepsi publik.

"Dengan saat ini Prabowo-Gibran memberikan Roy dan Tifa tidak ditahan di Kejari, ini memberikan angin segar citra positif terhadap pemerintahan mereka," kuncinya.

(Muhsin/fajar)

4 days ago | [YT] | 29

ARNet TV

Ngeri 2 Sedap Dibalik Penangkapan Roy Suryo dan Dr Tifa

Dikutip dari fajar.co.id
---------------
Prabowo Diduga Terlibat, Heru Subagia: Reformasi Jilid II dan Penangkapan Roy Suryo Tidak Bisa Dipisahkan

Muhsin Mubarak - Nasional
Minggu, 21 Juni 2026 21:37 WITA

Roy Suryo saat diamankan Polda Metro Jaya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, bicara mengenai polemik ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi yang kembali memanas setelah penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma oleh Polda Metro Jaya.

Dikatakan Heru, perkembangan kasus tersebut tidak bisa hanya dilihat dari aspek hukum semata.

Ia menilai terdapat dinamika politik yang lebih luas yang turut memengaruhi eskalasi isu hingga menjadi perhatian nasional.

Operasi Politik dan Intelijen

Heru mengaku melihat adanya sejumlah hal yang patut dicermati dari menguatnya kembali polemik ijazah Jokowi hingga berujung pada penangkapan dua tokoh yang selama ini vokal mempertanyakannya.

"Kalau saya mencermati meledaknya isu ijazah Jokowi dengan penangkapan Roy Suryo dan mbak Tifa, ada dua hal yang ngeri-ngeri sedap," ujar Heru kepada fajar.co.id, Minggu (21/6/2026).

Ia kemudian menyinggung kemungkinan adanya operasi politik maupun operasi intelijen di balik dinamika yang berkembang.

"Baik yang dilakukan dengan operasi intelijen maupun operasi politik," tukasnya.

Dalam pandangannya, menguatnya kembali polemik tersebut juga terjadi di tengah munculnya berbagai tuntutan yang belakangan disebut sebagai Reformasi Jilid II.

Diungkapkan Heru, terdapat kelompok-kelompok politik yang sedang mengalami dinamika internal dalam upaya memperkuat konsolidasi kekuasaan.

"Dalam konteks tuntutan reformasi jilid II, bahkan orang menyebutnya reformasi. Saya melihat dua pihak ini tidak lain adalah di internal pendukung atau bandarnya pemenangan Prabowo-Gibran," ucapnya.

Ia menekankan bahwa situasi politik saat ini menunjukkan adanya pergeseran hubungan di antara pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam satu barisan politik.

"Yang lebih unik, saat ini mereka sudah mulai pecah kongsi atau berantakan dalam upaya memperkuat konsolidasi politik. Hingga saat ini muncul skenario dan tindakan serta eksekusinya," imbuhnya.

Penangkapan Bagian dari Intervensi Politik dan Hukum

Heru berpendapat bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik yang sedang berlangsung.

"Kasus ijazah Jokowi ini pada akhirnya ditimpali dengan penangkapan Roy Suryo dan Mbak Tifa adalah bagian intervensi politik dan hukum itu sendiri," timpalnya.

Ia juga melihat polemik yang berkepanjangan telah berdampak terhadap citra Universitas Gadjah Mada (UGM) di mata publik.

"Ini pada akhirnya merusak UGM, UGM dibunuh secara akademik bahkan identitas UGM di mata publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Heru menyinggung bahwa tuntutan Reformasi Jilid II yang berkembang saat ini disebut berkaitan dengan penolakan terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah.

"Betul ada beberapa kepentingan isu bahwa tuntutan reformasi jilid II lebih kepada upaya yang lebih serius melawan bahkan membatalkan kebijakan strategis Prabowo," imbuhnya.

Ia kemudian menyebut beberapa program yang menurutnya menjadi sasaran kritik.

"Seperti Koperasi Desa Merah Putih, juga MBG yang saat ini sudah terjadi skandal yang melibatkan eks Kepala BGN dan Wakilnya," cetusnya.

Heru juga menyinggung dugaan keterlibatan kekuatan politik tertentu dalam berbagai aksi yang muncul belakangan ini.

"Tindakan mahasiswa diduga ada partai terlibat dalam hal ini PDIP dalam menjatuhkan pemerintahan Prabowo-Gibran," bebernya.

Pada bagian lain, Heru menilai dinamika politik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari hubungan antara Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, Jokowi memiliki kepentingan untuk menjaga pengaruh politiknya dalam jangka panjang.

"Jokowi mempunyai kepentingan sangat panjang dan sistematis untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya," Heru berujar.

Ia juga menduga kemunculan kembali isu ijazah berkaitan dengan posisi politik yang ingin dibangun oleh Prabowo.

"Mengapa dinamika ijazah kembali dimunculkan? Menurut saya ini ada kaitan bagaimana Prabowo juga menginginkan positioning," timpalnya.

"Bagaimanapun Prabowo pasti mengetahui polemik ini, ini digunakan untuk mengulur kepentingan Prabowo sendiri terhadap Jokowi," sambung dia.

Klaim Posisi Jokowi Mulai Terancam

Heru berpandangan bahwa kebutuhan akan perubahan politik membuat nama Jokowi tetap terseret dalam berbagai perdebatan publik.

"Kebutuhan akan reformasi mau tidak mau, Jokowi terseret di dalamnya baik dalam arus pemikiran, tindakan, dan dinamika politik praktis," kata Heru.

Menurutnya, menguatnya kembali polemik tersebut mengirimkan sinyal tertentu mengenai posisi politik Jokowi.

"Apa yang menjadi polemik ini dan memuncak kembali, mengandung pesan bahwa posisi Jokowi dapat terancam," tandasnya.

Heru bilang, dirinya menduga ada keterlibatan Presiden Prabowo dalam proses penegakan hukum terhadap kasus yang sedang berjalan.

"Saya juga menduga Prabowo terlibat atau mengintruksikan kepada penegak hukum agar menangkap dan mengadili proses ijazah Jokowi ini," kuncinya.

(Muhsin/fajar)

5 days ago | [YT] | 29

ARNet TV

Miris membacanya

5 days ago | [YT] | 12

ARNet TV

Hanya Pertanyakan Keabsahan Ijazah Jokowi, Kagama Cirebon: Roy Suryo dan Dokter Tifa Bukan Kriminal

Selfi Sultan - Nasional
Sabtu, 20 Juni 2026 17:11 WITA

FAJAR.CO.ID, CIREBON – Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Cirebon menyampaikan pesan khusus kepada Presiden ke-7 RI, Jokowi, menyusul penahanan Roy Suryo dan dr. Tifa oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Ketua Kagama Cirebon, Heru Subagia, mengaku prihatin atas proses hukum yang menimpa dua tokoh yang juga merupakan alumni Universitas Gadjah Mada.

Heru menjelaskan, sejak polemik ijazah Jokowi mencuat ke publik, pihaknya telah berupaya membangun komunikasi dan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Klaim Sudah Upayakan Mediasi

Heru mengatakan, Kagama Cirebon telah melakukan berbagai langkah untuk mempertemukan kedua belah pihak, baik pelapor maupun pihak yang dilaporkan.

Ia menyebut organisasi yang dipimpinnya pernah melakukan pertemuan langsung sebanyak dua kali dengan pihak pelapor serta turut berkontribusi dalam menjalin komunikasi dengan pihak terlapor.

"Perlu diketahui, kedua belah pihak secara saksama kami akui sebagai bagian dari alumni UGM," ujar Heru dalam keterangannya kepada fajar.co.id, Sabtu (20/6/2026).

Ia mengatakan, Kagama Cirebon juga sempat mengajukan proposal perdamaian dalam dua tahap sebagai upaya mencari jalan tengah atas polemik yang berkembang.

Namun hingga kini, usulan tersebut disebut masih dalam tahap pertimbangan atau tidak lagi digunakan sebagai opsi penyelesaian.

Kagama Cirebon mengaku menaruh perhatian terhadap perkembangan kasus tersebut sejak awal. Karena itu, organisasi tersebut menyampaikan keprihatinan mendalam atas penahanan Roy Suryo dan dr. Tifa.

Menurut Heru, penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya menjadi peristiwa yang menyedihkan bagi keluarga besar alumni UGM.

"Kami menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas penangkapan rekan sesama alumni UGM, Roy Suryo dan dr. Tifa," ucapnya.

Bahkan, ia menilai peristiwa tersebut menjadi salah satu hari terburuk yang dialami komunitas alumni UGM dan menimbulkan preseden yang kurang baik dalam penanganan perkara yang tidak berkaitan dengan tindak pidana berat maupun korupsi.

Minta Jokowi Beri Nasihat dan Solusi

Atas dasar itu, Kagama Cirebon meminta Jokowi untuk memberikan kebijaksanaan, nasihat, dan solusi agar proses hukum yang berjalan dapat ditempuh dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

Heru berharap Jokowi dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar penanganan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa dilakukan secara lebih elegan.

"Karenanya, kejadian penjemputan dan dilanjutkan dengan proses penahanan di Polda Metro tersebut memerlukan kebijaksanaan, nasihat, serta solusi dari Jokowi yang oleh Kagama Cirebon juga diakui sebagai alumni UGM untuk memberikan arahan agar penanganan hukum terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa dapat ditangguhkan atau diubah menjadi proses yang lebih manusiawi dan bermartabat," terangnya.

6 days ago | [YT] | 26

ARNet TV

Pukulan Paling Keras Konflik Sesama Alumni UGM ( JOKOWI VS Roy Suryo dan Dr Tifa)

Dikutip dari Fajar.co.id

Bukan Kasus Kriminal, Kagama Cirebon Sebut Penahanan Roy Suryo dan Tifa sebagai Preseden Terburuk Alumni UGM
--------
Muhammad Nursam - Nasional
Sabtu, 20 Juni 2026 15:46 WITA

Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.
FAJAR.CO.ID, CIREBON — Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama Cirebon angkat suara. Melalui Ketuanya, Heru Subagia, mereka mengirim pesan khusus kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait penahanan Roy Suryo dan dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya, Sabtu (20/6/2026).

Kagama Cirebon mengaku prihatin. Dua sosok yang ditahan itu sama-sama alumni UGM, seperti Jokowi sendiri. Mereka meminta Jokowi turun tangan agar proses hukum berjalan lebih manusiawi.

Heru menjelaskan, Kagama Cirebon sebenarnya sudah sejak awal berupaya mendamaikan Jokowi dengan Roy Suryo dan dr. Tifa. Keduanya adalah pelapor dan terlapor dalam polemik ijazah.

“Kami sudah bertemu langsung dua kali dengan Pak Jokowi selaku pelapor, dan juga berkomunikasi dengan pihak terlapor. Dua belah pihak kami akui sebagai bagian keluarga besar alumni UGM,” ujar Heru.

Kagama Cirebon bahkan menyusun proposal perdamaian. Ada jilid 1 dan jilid 2, isinya opsi mediasi kekeluargaan sesama alumni. Namun sejauh ini proposal itu belum dipakai atau masih dalam pertimbangan.

Penjelasan Penangkapan Disebut Preseden Buruk

Puncak kekecewaan Kagama Cirebon muncul saat Roy Suryo dan dr. Tifa ditangkap mendadak oleh penyidik Polda Metro Jaya.

“Kami menyatakan rasa prihatin yang mendalam atas penangkapan rekan sesama alumni UGM, Roy Suryo dan Tifa. Penangkapan secara mendadak dan sepihak oleh penyidik Polda Metro kami anggap sebagai salah satu hari terburuk bagi keluarga besar alumni UGM, dan secara umum masyarakat Indonesia,” tegas Heru.

Menurutnya, kasus ini jadi preseden buruk. Sebab proses hukum yang berjalan bukan kasus kriminal murni atau korupsi, tapi polemik ijazah yang berawal dari pertanyaan akademik.

Minta Jokowi Beri Arahan Agar Lebih Bermartabat

Karena itu, Kagama Cirebon meminta kebijaksanaan Jokowi. Sebagai sesama alumni UGM, ayah Wapres Gibran itu diminta memberi arahan kepada aparat penegak hukum.

“Kami meminta kebijaksanaan dan nasihat dari Pak Jokowi agar penanganan hukum terhadap Roy Suryo dan Tifa dapat ditangguhkan atau diubah menjadi proses yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Pak Jokowi bisa meminta dan berkomunikasi dengan pihak berwajib agar penahanan dan perlakuannya terhadap Roy Suryo dan Tifa dilakukan dengan cara yang lebih elegan,” kata Heru.

Roy dan Tifa Bukan Kriminal, Tapi Alumni yang Bertanya

Kagama Cirebon menegaskan Roy Suryo dan dr. Tifa bukan penjahat. Mereka hanya alumni yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7.

“Mereka, Roy Suryo dan Tifa, bukanlah kriminal, teroris, atau koruptor. Kami berharap aparat penegak hukum dapat memperlakukan mereka secara lebih profesional, bijak, dan bermartabat sesuai undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,” pungkas Heru.

6 days ago | [YT] | 16

ARNet TV

Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap Polda Metro Jaya, Heru Subagia: Ada Kaitannya dengan Pengaruh Solo
-------
Selfi Sultan - Nasional
Jumat, 19 Juni 2026 14:00 WITA

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kabar yang menyebut Roy Suryo dan Dokter Tifa telah ditangkap Polda Metro Jaya memunculkan beragam spekulasi di ruang publik.

Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, menilai isu tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik nasional yang saat ini tengah diwarnai berbagai polemik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga gerakan mahasiswa yang belakangan menjadi sorotan.

Dikatakan Heru, perhatian publik saat ini sebenarnya sedang tertuju pada sejumlah isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Isu MBG hingga Gerakan Mahasiswa

Heru menekankan bahwa terdapat banyak persoalan yang sedang menjadi bahan diskusi publik dan mendapat perhatian luas dari masyarakat.

“Pada dasarnya saya melihat ada permainan politik dan manajemen publik yang dilakukan Jokowi,” ujar Heru kepada fajar.co.id/, Jumat (19/6/2026).

Ia menyebut masyarakat saat ini sedang fokus membahas sejumlah isu nasional yang dianggap menyentuh kepentingan publik.

“Saat ini masyarakat sedang berdialog dan turun ke jalan dalam ruang isu MBG, Koperasi Merah Putih, pemborosan anggaran, dan isu lain yang menyentuh hajat kebutuhan orang banyak,” tukasnya.

Tidak hanya itu, Heru juga menyinggung munculnya nama mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang belakangan ramai diperbincangkan.

“Yang kemudian berkaitan dengan pergerakan mahasiswa, Tiyo Ardianto yang sedang menjadi buah bibir politik nasional,” imbuhnya.

Isu Ijazah Jokowi Kembali Heboh

Heru berpandangan ruang gerak politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi saat ini semakin banyak dikaitkan dengan polemik ijazah.

Menurutnya, isu tersebut kembali mendapat perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.

“Selanjutnya, porsi kegiatan politik Jokowi saat ini mengalami penyempitan berkaitan dengan polemik ijazah,” bebernya.

Ia menduga terdapat upaya untuk kembali menarik perhatian publik ke isu tersebut.

“Langkah dan tindakan Jokowi untuk mengambil alih isu dan kendali isu nasional, membuat kembali kegaduhan dalam pusaran konflik ijazah,” terangnya.

Pertemuan Jokowi dan Rismon

Heru kemudian menyinggung pertemuan antara Rismon Hasiholan Sianipar dan Jokowi yang berlangsung baru-baru ini.

Baginya, pertemuan tersebut memiliki makna politik tersendiri.

“Ada dua hal. Sebenarnya Jokowi sudah memainkan peran terhadap dirinya dan isu politik saat ini coba dilahirkan kembali,” tutur Heru.

“Pertama, pertemuan Rismon dengan Jokowi untuk kedua kalinya,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, kata Heru, Rismon diketahui memberikan sebuah buku kepada Jokowi. Ia menilai langkah tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari strategi politik tertentu.

“Rupanya ini bagian dari manuver tersendiri bagi Jokowi dan elektabilitas serta tindakan politiknya untuk mempertahankan pengaruhnya dalam politik nasional,” imbuhnya.

Kabar Penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa

Selain pertemuan Jokowi dan Rismon, Heru juga menyoroti kabar mengenai Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Ia mengaku memiliki dugaan tersendiri terkait munculnya informasi tersebut.

“Kedua, penangkapan Roy Suryo dan Dokter Tifa oleh penyidik Polda Metro Jaya, saya yakin ada kaitannya dengan pengaruh Solo,” tukasnya.

Kata Heru, isu tersebut berpotensi kembali memunculkan kegaduhan politik di tingkat nasional.

“Sebenarnya inilah yang diminta Jokowi, bagaimana kegaduhan langkah politiknya, salah satunya berkaitan penangkapan Roy Suryo dan Tifa,” jelasnya.

Ia bahkan menilai peristiwa tersebut bisa memberikan dampak politik tertentu bagi Jokowi.

“Ini memberikan daya ledak elektabilitas yang saat ini Jokowi digadang-gadang menjadi bagian orang paling berpengaruh di PSI,” bebernya.

Dugaan Keterkaitan dengan Gerakan Mahasiswa

Lebih jauh, Heru mengemukakan dugaannya bahwa kabar tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan proses hukum.

Ia menduga ada kaitan dengan dinamika gerakan mahasiswa yang berkembang belakangan ini.

“Saya curiga penangkapan ini bukan secara langsung mengenai proses hukum itu sendiri, tetapi indikasi Roy dan Tifa disinyalir ikut terlibat dalam gerakan mahasiswa,” tegasnya.

Heru mengaitkan hal tersebut dengan aksi-aksi mahasiswa yang belakangan muncul di berbagai daerah.

“Gerakan yang berbau menggulingkan kekuasaan Prabowo-Gibran. Ini prediksi kita, bagaimana suatu kejadian yang aneh,” tandasnya.

Sebagai dasar pandangannya, Heru menyinggung dukungan yang pernah disampaikan Roy Suryo terhadap gerakan mahasiswa.

“Roy Suryo dalam tayangan video memberikan dukungan kepada gerakan mahasiswa yang saat itu demo Reformasi Jilid II,” kuncinya.

Sementara Dokter Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya di apartemennya pada hari Jumat, 19 Juni 2026, sekitar pukul 06.47 WIB.

(Muhsin/fajar)

1 week ago | [YT] | 16

ARNet TV

Urusan Mengkritik Pemerintah PRABOWO,Tak Ada Hubungan Dukungan CAPRES Massa Lalu
_________


Topik besar politik nasional hari ini dihiasi berita Polemik seputar mantan Ketua BEM UGM Periode 2025 yang bernama Tiyo Ardianto. Namanya banjir pembicaraan, masih terus bergulir bahkan setelah dilaporkan ke Polisi oleh Firdaus Oiwobo serta berbagi pihak yang memandang Tyo dianggap telah menghina wibawa dan pribadi Presiden Prabowo.

Kemudian kembali muncul tudingan dari kelompok BEM Bersatu (belakangan dibantah sejumlah kampus) yang mengaitkan gerakan kritik Tiyo dengan pihak-pihak yang pernah mendukung salah satu Capres pada Pilpres 2024 dan menyebutkan nama tokoh besar tokoh terafiliasi dengan PDI-P.

Ganjar Pranowo Angkat Bicara

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah semestinya dijawab dengan data dan argumentasi, bukan dengan pelabelan politik.

Pernyataan Mantan Capres 2024 di atas layak mendapatkan perhatian dan juga dukungan . Tentunya sosok Ganjar sudah berani turun gunung berbicara persoalan gerakan mahasiswa dan politisasi hingga mengarahkan adanya indikasi Pembusukan Gerakan Mahasiswa dan disangkutkan afiliasi kegiatan politik praktis.

Ada yang cukup menarik dari pernyataan Ganjar menjadi salah satu catatan menarik dalam dinamika politik nasional saat ini. Publik sudah lama menunggu bagi Ganjar untuk angkat Bicara.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu sedang berbicara dalam konteks hak warga negara untuk menyampaikan pandangan politik maupun kritik terhadap pemerintah.

Sangkutan Fortuner dan Tyo Ardianto


Pada akhirnya Ganjar keluar kandang mengisi catatan harian politik nasional. Ganjar berbicara berkaitan hak warga negara dan berhubungan dengan dukung mendukung Capres-cawapres 2024 kemarin.

Kaitan dengan Isu yang Menyeret Tiyo Ardianto
Meski demikian, ia mengakui terdapat sejumlah hal yang menjadi perhatian publik terkait sosok Tiyo Ardianto yang belakangan ramai diperbincangkan.

Menurut catatan, berbagai isu yang berkembang, termasuk terkait kendaraan yang digunakan Tiyo Toyota Fortuner , akhirnya turut memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya afiliasi politik di balik gerakan yang dilakukan.

Saat ini Tyo viral karena diduga Fortuner yang dipakainya salah satunya menjadi atribut dukungan Partai Politik, PDIP disinyalir dalam dukungan atau gerakan Tiyo.

Dalam Tyo dan kritik pedas ke Rejim yang bercokol bsaat ini, sepakat dan sependapat dengan Ganjar Pranowo bahwa kritik terhadap pemerintahan saat ini tidak semestinya selalu dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024.

Memvonis atau menunjukkan keberpihakan dukungan Capres massa lalunya adalah pandangan kuno dan gagal paham mengartikan kebebasan dan demokrasi. Kegiatan tersebut justru terlalu menyederhanakan persoalan dan mengabaikan hak warga negara untuk menyampaikan kritik.

Apalagi, muncul tudingan dari kelompok BEM Bersatu (belakangan dibantah sejumlah kampus) yang mengaitkan gerakan kritik Tiyo dengan pihak-pihak yang pernah mendukung salah satu Capres pada Pilpres 2024.

Perlu ditekankan kembali tidak ada relevansinya, terlalu naif, apabila kritik yang ditujukan kepada pemerintah saat ini harus dikaitkan dengan Pilpres 2024 kemarin.

Orang Kritis Aset Demokrasi

Hal yang butuh penekanan bahwa warga negara yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sekedar individu vyang taat membayar pajak dan terus menuaikan kewajiban .

Masyarakat dan kritik yang disampaikan seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

Ketaatan warga membayar pajak dan kewajiban lainnya harusnya rezim saat ini harus menghormati kritik menjadi bagian dari aset negara. Bukan hanya sekedar individu pasif tetapi partisipasi politik masyarakat adalah hal positif.

Masyarakat atau golongan sebagai pengkritik pemerintah tidak bisa serta-merta dicap sebagai kelompok yang sedang mengejar kekuasaan atau mencari panggung politik.

Negara harus sadar dan meyakini setiap hak warga negara yang tidak ada dalam posisinya di pemerintahan, bukan berarti tidak bermanfaat dan dianggap masyarakat yang cukup membayar pajak dan tidak berhak terlibat dalam berbagai isu dan implementasi kebijakan pemerintah.

Bukan berarti pengkritik berada dalam posisi penggiran yang haus kekuasaan dan berada dalam koridor mencari perhatian untuk mendapatkan kekuasaan.

Lebih jauh, mengingat kembali pernyataan tokoh seperti Ganjar terkait posisi ideal seorang politisi setelah kalah dalam kontestasi politik.

Teringat juga ucapan Ganjar, seorang yang idealis ketika kalah dalam pesta politik, harus bersedia menanggung risiko sebagai pihak oposisi. Artinya jika ada penawaran jabatan ini harus ditolak dan bisa mengatakan sifatnya penghinaan.

1 week ago | [YT] | 9

ARNet TV

Rp3 MILIAR DI ATAS MEJA, TAPI TETAP TIDAK BISA MEMBELI SATU PASAL HUKUM

Video yang menampilkan tumpukan uang Rp3 miliar sambil menantang pihak yang sedang menempuh jalur hukum mungkin dimaksudkan sebagai demonstrasi kepercayaan diri. Namun dalam perspektif negara hukum, tontonan tersebut justru memperlihatkan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan: kekeliruan memahami bagaimana hukum bekerja.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebenaran tidak pernah ditentukan oleh tebalnya tumpukan uang. Kebenaran ditentukan oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Tidak ada satu kalimat pun dalam KUHAP yang menyebut bahwa uang tunai miliaran rupiah dapat menjadi alat bukti kebenaran.

Karena itu, ketika uang dipertontonkan sebagai simbol pembelaan, publik justru berhak bertanya: apakah yang sedang dipamerkan adalah kekuatan hukum atau sekadar kekuatan finansial?

Ketika Uang Dijadikan Argumen

Orang yang yakin pada hukumnya akan membawa dokumen.

Orang yang yakin pada faktanya akan membawa saksi.

Orang yang yakin pada kebenarannya akan membawa bukti.

Tetapi ketika yang dibawa ke hadapan publik adalah tumpukan uang, maka yang muncul bukan kesan kuat, melainkan kesan bahwa argumentasi hukum mulai kehabisan amunisi.

Dalam tradisi hukum modern, kekuatan argumen diukur dari kualitas pembuktian, bukan dari nilai nominal yang ditumpuk di atas meja.

Pengadilan bukan bursa efek.

Ruang sidang bukan arena lelang kebenaran.

Dan hakim bukan juri perlombaan kekayaan.

Salah Sasaran Secara Hukum

Yang lebih menarik, tantangan tersebut diarahkan kepada seorang advokat seolah-olah perkara ini merupakan duel pribadi.

Padahal yang sedang berjalan adalah proses hukum yang melibatkan institusi bantuan hukum dan mekanisme peradilan negara.

Advokat bukan petinju yang bertarung demi hadiah.

Advokat adalah profesi yang dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 16 UU Advokat bahkan memberikan perlindungan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan hukum.

Karena itu, menawarkan hadiah miliaran rupiah kepada advokat apabila berhasil membuktikan suatu perkara menunjukkan ketidakpahaman mendasar terhadap fungsi profesi advokat.

Advokat bekerja berdasarkan hukum.

Bukan berdasarkan bonus kemenangan.

Negara Hukum, Bukan Negara Uang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Makna paling mendasar dari prinsip tersebut adalah bahwa semua orang tunduk pada hukum, bukan pada kekayaan, jabatan, pengaruh, atau kemampuan mengumpulkan massa.

Ketika uang mulai dijadikan simbol superioritas dalam sengketa hukum, maka yang sedang dipertontonkan bukan penghormatan terhadap hukum, melainkan cara berpikir feodal yang menganggap kekuasaan dapat menggantikan pembuktian.

Padahal sejarah hukum dunia mengajarkan satu hal sederhana:
Banyak orang kaya pernah kalah di pengadilan.
Banyak orang berkuasa pernah dipenjara.

Dan banyak orang biasa memenangkan keadilan karena memiliki bukti.
Pertanyaan yang Tidak Bisa Dihindari

Ketika seseorang secara sukarela mempertontonkan uang Rp3 miliar kepada publik, maka publik memiliki hak moral untuk bertanya:

Apakah itu uang pribadi?
Apakah itu uang organisasi?
Apakah tercatat dalam administrasi yang sah?
Apakah sumber perolehannya dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan tersebut bukan fitnah.

Pertanyaan tersebut adalah konsekuensi logis dari tindakan mempertontonkan kekayaan di ruang publik.

Sebab transparansi adalah harga yang harus dibayar oleh siapa pun yang memilih menjadikan uang sebagai alat komunikasi politik.

Pada akhirnya, Rp3 miliar mungkin dapat membeli sorotan kamera.
Rp3 miliar mungkin dapat membeli panggung.
Rp3 miliar mungkin dapat membeli popularitas sesaat.

Tetapi Rp3 miliar tidak dapat membeli kebenaran.
Tidak dapat membeli putusan hakim.
Tidak dapat membeli alat bukti.
Dan tidak dapat membeli keadilan.

Karena di hadapan hukum, satu alat bukti yang sah nilainya jauh lebih tinggi daripada seluruh uang yang dipamerkan di atas meja.
Maka jika benar merasa berada di pihak yang benar, bawalah bukti ke penyidik.

Jika benar merasa difitnah, bawalah fakta ke pengadilan.
Dan jika benar percaya pada hukum, hormatilah proses hukum.

Sebab negara ini dibangun di atas supremasi hukum, bukan supremasi uang.
Di meja mereka mungkin ada Rp3 miliar.

Di meja hukum hanya ada satu pertanyaan: mana buktinya?

2 weeks ago | [YT] | 17

ARNet TV

JAKARTA — Di negeri yang sering lebih cepat membela nama besar daripada mendengar jeritan korban, seorang perempuan bernama ILMA SANI memilih tidak berhenti diam dan tergerak hati dan raganya.

Ia tidak datang membawa kekuasaan dan terafiliasi pemodal.
Tidak membawa backing pejabat atau anggota dewan.
Tidak membawa pasukan dan senjata.

Ia hanya membawa keberanian, luka, dan keyakinan bahwa kebenaran tidak boleh terus diinjak oleh tekanan dan intimidasi.

Keputusan ILMA SANI sosok alumni UGM ini untuk melawan menjadi sorotan publik setelah ajakan pengawalan proses hukum di Polda Metro Jaya tersebar luas di media sosial. Banyak pihak menilai, keberanian berbicara di tengah tekanan bukan perkara mudah, apalagi ketika harus menghadapi nama besar, pengaruh, dan massa pendukung yang siap menyerang balik.

Tetapi sejarah selalu punya satu pola: yang paling keras menyerang sering kali bukan karena paling benar — melainkan karena takut kebenaran terbongkar.

Publik kini mulai mempertanyakan: kenapa korban sering dipaksa diam? Kenapa orang yang bersuara justru dihujat? Dan kenapa tekanan sosial lebih ganas kepada pihak yang mencari keadilan?

Narasi dukungan terhadap ILMA SANI pun terus bermunculan. Banyak masyarakat menilai kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan tenggelam oleh tekanan opini, intimidasi, ataupun permainan kekuasaan.

“Kalau hari ini publik diam, besok siapa pun bisa menjadi korban berikutnya,” tulis salah satu dukungan yang viral di media sosial.

Masyarakat pun diajak hadir dan mengawal langsung proses hukum agar aparat bekerja profesional, transparan, dan tanpa intervensi pihak mana pun.

ILMA SANI akan menjalani klarifikasi di Polda Metro Jaya. Karenanya Kami meminta dan memohon dukungan untuk dapat hadir dan datang dalam acara penggalangan dukungan moral dan mental untuk ILMA SANI. Save ILMA SANI, lenyappkan Premanisme.

Adapun Agenda pengawalan akan berlangsung di: 📍 Polda Metro Jaya
📅 Selasa, 2 Juni 2026
🕙 Pukul 10.00–11.00 WIB

Bagi banyak orang, ini bukan lagi sekadar perkara pribadi.

Ini pertarungan antara keberanian melawan rasa takut.

Antara suara korban melawan budaya bungkam.

Dan antara kebenaran melawan kuasa yang merasa tidak bisa disentuh.

Karena ketika seseorang memilih melawan sendirian, lalu publik ikut berdiri di belakangnya — saat itulah ketakutan mulai kehilangan kekuatannya.

Terima kasih kepada LBH AP PP Muhammadiyah dan Aliansi Ormas Islam di bawah Komanfo Mas Gufroni yang sudah setia memberikan advokasi dan dukung penuh dalam proses dan pendamping hukum yang sedang dijalankan ILMA SANI.

JAKARTA,29 Mei 2029
HERU SUBAGIA
Jubir Keluarga dan Tim Nonligitasi Keluarga Ahmad Bahar

4 weeks ago | [YT] | 38